Posisi Guru dalam Wacana Perundang-Undangan tentang Guru: Analisis Wacana Kebijakan Kritis

Rohmatunnazilah, Prof. Dr. Suhandano, M. A

2025 | Disertasi | S3 Ilmu-ilmu Humaniora

Dalam kajian ini, AWKK yang diambil dari kerangka kerja Chouliaraki dan Fairclough (1999) digunakan sebagai pendekatan utama, dengan mengintegrasikan tiga dimensi analisis menurut Fairclough. Pada dimensi mikro, pendekatan Systemic Functional Linguistics (SFL) dari Halliday & Matthiessen (2014) diterapkan untuk menganalisis pilihan leksikal dan struktur kalimat. Pada dimensi meso, digunakan analisis konteks situasi (Halliday & Matthiessen, 2014) dengan menerapkan tiga fungsi utama (field, tenor, mode) serta intertekstualitas menurut van Dijk untuk menjelaskan konteks situasi yang melatarbelakangi terbentuknya produk hukum dari berbagai perspektif. Sedangkan pada dimensi makro, analisis ideologi dari van Dijk digunakan untuk menelaah relasi kuasa yang terkandung dalam teks kebijakan.

Korpus penelitian terdiri atas tiga dokumen kebijakan utama: Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (beserta perubahannya). Analisis dilakukan melalui dua tahap, yakni eksplorasi kuantitatif menggunakan perangkat lunak AntConc untuk mengidentifikasi frekuensi leksikal dominan, serta analisis kualitatif tematik pada tiga level: mikro (fitur kebahasaan), meso (konteks situasi dan intertekstualitas), dan makro (representasi ideologi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana perundang-undangan menempatkan guru dalam posisi ambivalen, sebagai aktor utama pendidikan namun juga sebagai pelaksana teknis kebijakan negara. Proses relasional dan verbal merepresentasikan identitas guru secara normatif, sementara proses material menggambarkan tindakan guru yang terikat standar formal. Struktur partisipan dan modalitas memperkuat relasi kuasa yang hierarkis, sementara nominalisasi dan pasifisasi menutupi agensi dan tanggung jawab kelembagaan. Pada level meso, analisis medan, pelibat, dan moda menunjukkan kebijakan pendidikan sebagai ranah formal, hierarkis, dan monologis, di mana negara tampil sebagai satu-satunya penutur sah, sementara guru hanya sebagai penerima regulasi. Analisis intertekstualitas antar regulasi menunjukkan hubungan hierarkis antar teks, seperti UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, yang mendefinisikan peran guru, menguatkan posisi mereka sebagai entitas yang diatur negara dengan ruang terbatas untuk partisipasi atau negosiasi, sehingga memperkuat konstruksi guru sebagai objek regulasi dalam wacana pendidikan.

Pada level ideologis, wacana tersebut mereproduksi legitimasi kekuasaan negara yang mengontrol kebijakan pendidikan, dengan guru diposisikan sebagai objek yang tunduk pada regulasi. Penyembunyian agen melalui pasifisasi dan nominalisasi mengaburkan peran negara dalam pengambilan keputusan. Polarisasi ideologis antara guru PNS dan non-PNS memperkuat ketimpangan status yang membentuk identitas profesional guru secara birokratis, menjadikan mereka pelaksana kebijakan negara, bukan agen perubahan sosial. Oleh karena itu, disertasi ini merekomendasikan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan guru sebagai subjek kebijakan.

This study employs Critical Policy Discourse Analysis (CPDA), derived from the framework of Chouliaraki and Fairclough (1999), as the main approach, integrating three levels of analysis according to Fairclough. At the micro level, Systemic Functional Linguistics (SFL) by Halliday and Matthiessen (2014) is applied to analyze lexical choices and sentence structures. At the meso level, situational context analysis (Halliday & Matthiessen, 2014) is used, incorporating the three key functions (field, tenor, mode) and intertextuality as proposed by van Dijk to explain the situational context behind the formation of legal products from various perspectives. At the macro level, van Dijk's ideological analysis is employed to examine the power relations embedded within policy discourse.

The research corpus consists of three key policy documents: the National Education System Law, Law No. 14/2005 on Teachers and Lecturers, and Government Regulation No. 74/2008 on Teachers (with its amendments). The analysis is conducted in two stages: a quantitative exploration using AntConc software to identify dominant lexical frequencies, followed by qualitative thematic analysis across three levels: micro (linguistic features), meso (situational context and intertextuality), and macro (ideological representation).

The findings show that the legislative discourse positions teachers in an ambivalent role; on one hand, they are regarded as central actors in education, but on the other hand, they are positioned as mere technical implementers of state policies. Relational and verbal processes represent teachers in normative and prescriptive identities, while material processes depict them as bound by formal standards. Participant structures and modality reinforce hierarchical power relations, while nominalization and passive constructions obscure agency and institutional accountability. At the meso level, analysis of field, tenor, and mode indicates that education policy is framed as a formal, hierarchical, and monologic domain, where the state appears as the sole legitimate speaker, and teachers are primarily positioned as recipients of regulation rather than active participants in policy negotiation. Intertextual analysis of existing regulations reveals how hierarchies between texts, such as the National Education System Law and the Law on Teachers and Lecturers, are interrelated in defining the role of teachers within the national education framework. This reinforces the position of teachers as entities regulated by state policies, with minimal space for participation or policy negotiation, further solidifying their role as objects of regulation in educational discourse.

At the ideological level, the discourse reproduces the legitimacy of state power in controlling education policy, with teachers positioned as subjects bound by regulation. The concealment of agency through passive constructions and nominalization obscures the state's role in decision-making. Ideological polarization between PNS (civil servant) and non-PNS teachers strengthens status disparities that bureaucratically shape teachers' professional identity, portraying them as implementers of state policies, not agents of social change. Therefore, this dissertation recommends more inclusive, participatory education policies focused on empowering teachers as subjects of policy.

 

Kata Kunci : posisi guru, wacana peraturan perundang-undangan, Analisis Wacana Kritis (AWK), Analisis Wacana Kebijakan Kritis (AWKK), Systemic Functional Linguistics (SFL), ideologi, relasi kuasa, representasi sosial, kebijakan pendidikan