Proses pembentukan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003

PUTRA, Toni Ermawan, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penyelenggaraan otonomi daerah hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang baik sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Proses Penataan Organisasi Perangkat Daerah menarik dikaji karena melihat kondisi organisasi di daerah yang berjalan selama ini masih belum mapan dan belum efektif pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan aspek pembentukan meliputi: persiapan pembentukan, peran aktor pimpinan daerah, keberadaan perangkat daerah menurut PP 84 Tahun 2000, kajian PP 8 Tahun 2003 dan disamping itu juga dengan memperhatikan faktor-faktor persyaratan pembentukan Organisasi Perangkat daerah berupa: kewenangan daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan kerjasama antar daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian dilakukan secara deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa dilakukan secara deskriptif yaitu suatu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti kemudian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi data maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pembentukan organisasi perangkat daerah masih terdapat tumpang-tindih tugas dan wewenang, sehingga restrukturisasi organisasi perangkat daerah dilakukan beberapa-kali, ini disebabkan karena pemerintah daerah kurang memperhatikan aspek-aspek; potensi, karakteristik, kemampuan dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam rangka pembentukan organisasi perangkat daerah menurut PP Nomor 8 Tahun 2003, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran dan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar dalam pembentukan organisasi perangkat daerah perlu dilakukan kajian secara menyeluruh terhadap aspek-aspek potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pembentukannya harus fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah sehingga organisasi perangkat daerah yang akan dibentuk akan lebih proporsional, efektif dan efisien karena disusun secara rasional dan objektif sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

The implementation of territory autonomy, basically is giving wide opportunity for the district to build governmental structure appropriate with the district need and potential. The implementation of Governmental Regulation Number 84 in the year of 2000 requires Local Government to carry out local officers institutional arrangement. The local officers institutional arrangement is interesting to study, because seeing the condition of local officers organization running so far is still not valid and effective. This study was aimed to find out the process of local officers institutional formulation in Tanjung Jabung Barat Regency based on Governmental Regulation Number 8 in the year of 2003 with the formulation criteria of : formulation preparation local organization, local leader actor's role, local officer existence according to PP 84 2000, PP 8 in the year of 2003 and the formulation of local institution and also considering the factors of local officer institutional formulation. This study used qualitative research method, which then it was carried out descriptively by taking location in Tanjung Jabung Barat Regency. Data collecting techniques used were interview, observation, and documentation. The analysis was carried out descriptively with careful measurement on certain social phenomena. Thus, the study developed concept and collecting the facts based on the research result and interpreted the data, thus the writer concluded that the formulation process of local officers institution was still controlled. Restructuring local officers institution repeatedly proved this. This was caused by the lack of attention of the aspects, potentials, characteristic, ability and local needs. Therefore, in order to formulate local officers institution formulation, according to PP Number 8 in the year of 2003, thus in this research gave suggestion and recommendation to the Government of Tanjung Jabung Barat so that in the local officers formulation needs to study deeply by paying attention on the applied provision and the factors and criteria to consider in formulating local officers. But, it is also need to emphasize that the formulation of local officer formulation it is not always based on PP 8 in the year of 2003. because it is only a guideline so that local officer organization institution formulated is expected to be more proportional, flat, has wide network, effective, and efficient because it is compiled rationally and objectively according to the strategy in the achievement of vision and mission determined by the local government.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pengembangan Organisasi,Struktur Organisasi