Proses penataan Lembaga Perangkat Daerah di Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat :: Studi kasus Penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003

PURNAMA, Afrina, Dr. Erwan Agus Purwanto

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Hasil evaluasi Pemerintah secara komprehensif atas pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000, telah menemukan adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang besar. Hal ini tentunya berpengaruh pada inefisiensi dan berimplikasi terhadap beban anggaran yang tersedia serta menimbulkan pembengkakan organisasi yang berdampak pada melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan (institutional incorehency), karena fungsi yang seharusnya ditangani dalam satu kesatuan unit harus dibagi pada beberapa unit organisasi. Kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya disharmoni dan friksi antar unit organisasi sebagai akibat tarik menarik kewenangan. Dengan fakta empiris di atas maka pemerintah kemudian menetapkan PP Nomor 8 Tahun 2003 sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000. Bagaimanakah implementasi PP Nomor 8 Tahun 2003 dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat? Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan serangkaian proses pada tahapan penataan kelembagaan yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Barat dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif diterapkan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara. Sumber data diperoleh dari informan kunci yang terdiri dari Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat., Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi Kalimantan Barat, Tim Pembentukan Kelembagaan organisasi Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan Fraksi PBR-PKS. Hasil penelitian menunjukkan dalam rangka penataan SOPD Kalimantan Barat menciptakan organisasi yang pemerintahan yang proporsional, efektif dan efisien dan diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah maka akan diterapkan PP Nomor 8 Tahun 2003. Sampai saat ini penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Propinsi Kalimantan Barat baru dalam tahap persiapan dan sosialisasi terutama dalam mempersiapkan aspek organisasi perangkat daerah, aparatur daerah dan keuangan daerah. Penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003 akan berdampak pada pengurangan jumlah jabatan struktural sehingga akan menyebabkan keresahan dikalangan pegawai. Oleh karena belum dilaksanakan secara penuh. Kesimpulan penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah sudah terbentuk tetapi belum efektif dan efisien. Oleh karena itu penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003 sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Upaya penyempurnaan struktur organisasi dilakukan dengan cara analisis jabatan dan kegiatan activity sampling. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat disarankan untuk melaksanakan PP Nomor 8 Tahun 2003 secara bertahap mengingat akan berdampak adanya gejolak dikalangan pegawai pada organisasi yang dirampingkan. Serta perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menyelidiki dampakdampak yang ditimbulkan penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003.

Result of Governmental comprehensively evaluation for execution of PP Number 84 Year 2000, have found the existence of tendency Local Government for the structure organization of big area peripheral. This matter perhaps have an in with the inefficiency and have implication to available budget burden and also generate the bloated organization affecting its wide span to conduct and institutional incorehency, because function which ought to be handled in one unit union have to be divided at some organizational unit. This condition will cause the happening of disharmonies and friction usher the organizational unit as an interesting effect of draw the authorities. With the empirical fact above governmental hence later;then specify the PP Number 8 Year 2003 in the place of PP Number 84 Year 2000. What will be implementation of PP Number 8 Year 2003 and resistance influencing process of institute settlement [in] Governmental environment of Province of West Kalimantan? This research conducted in Government of Province of West Kalimantan. This research is aim to describe a process in a sterr of settlement executed in West Kalimantan and to describe to some factors can be obstacles in institute settlement environment of Governance of Province of West Kalimantan. This Research use the descriptive research method applied with the technique of data collecting observation, interview the. The source of data obtained from key informan consisted of the Secretary of Area of Province of West Kalimantan., Lead The Organizational Bureau of Setda of Province of West Kalimantan, organizational institute Forming Team of Member of DPRD of Province Fraction of PBR-PKS Result of research indicate that the organization of area peripheral in province of West Kalimantan have been formed according to PP Number 84 year 2000. However organization of area peripheral formed during the time tend to fat or too big so generate the inefficiency. Appearance of PP Number 8 Year 2003 considered to be a solution to create the organization governance which proportional, efficient and effective and expected able to reply the area requirement in improving organizational performance. At the moment implementation of PP Number 8 Year 2003 in West Kalimantan Provincial still in the phase of preparation and publication, especially in preparing region apparatur organization. The research conclusion is organization of area peripheral have been formed] but has not efficient and effective. Therefore applying of PP Number 8 Year 2003 as solution from the problems. During Government of new Province West Kalimantan in phase of preparation and socialization of PP Number 8 Year 2003. The efforts to optimize organization structurer implentating by job analisys methode and activity sampling. Suggestion in this research is Government of Province of West Kalimantan suggested to execute the PP Number 8 Year 2003 step by step as according to readiness of Local Government of Provinsi West Kalimantan. Its needed more severalresearch to search impact implementating PP Number 8 Year 2003

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Organisasi dan Kelembagaan, Lembaga Perangkat Daerah, Organizational of Area Peripheral, PP Number 84 Year 2000, PP Number 8 Year 2003.