Birokratisasi dalam Tata Kelola Kesehatan Jiwa di Kabupaten Gunungkidul

Saputro Wiji Utomo, Dr. Nurhadi Susanto, S.H., M.Hum

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses birokratisasi dalam Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dan dinas terkait di Kabupaten Gunungkidul serta mendiagnosis dampak patologisnya terhadap tata kelola kesehatan jiwa, mengingat Kabupaten Gunungkidul memiliki angka kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan bunuh diri yang secara konsisten tinggi. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan kerangka dimensi birokrasi Weberian (Formalisasi, Hierarki, Spesialisasi, Impersonalitas) dan mengevaluasi tingkat optimalitasnya melalui Kurva-J Birokrasi Caiden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kesehatan jiwa di Gunungkidul mengalami disfungsi dengan karakter dualitas, yakni birokratisasi berada pada dua kondisi kontradiktif yang berlangsung simultan: birokratisasi berlebihan dan birokratisasi suboptimal. Birokratisasi berlebihan (excessive bureaucratization) tampak pada dimensi Formalisasi dan Impersonalitas yang telah melampaui titik optimal sehingga memunculkan goal displacement, ketika birokrasi lebih menekankan kepatuhan prosedural dibandingkan pencapaian tujuan substantif berupa pemulihan pasien. Birokratisasi suboptimal muncul pada dimensi Hierarki dan Spesialisasi, menghasilkan silo effect, fragmentasi koordinasi, serta kegagalan sistem deteksi dini, yang secara kausal mempertahankan krisis kesehatan jiwa di daerah tersebut.

Temuan penelitian merefleksikan keterbatasan rasionalitas Weberian dalam konteks pelayanan kesehatan jiwa yang sensitif dan kompleks, serta menunjukkan bahwa pilihan tunggal antara debirokratisasi atau birokratisasi penuh tidak memadai. Tesis ini mengajukan kontribusi teoretis berupa konsep Networked Bureaucracy (NWB) sebagai kerangka solusi. NWB terbukti muncul secara organik melalui praktik networked governance di Gunungkidul, tetapi membutuhkan penguatan struktural melalui formalisasi strategis agar kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat ditegakkan sehingga efektivitas jaringan terjamin.

Secara praktis, tesis ini merekomendasikan reorientasi anggaran dari layanan kuratif berulang ke investasi preventif, serta debirokratisasi persyaratan rekrutmen SDM agar tata kelola menjadi lebih responsif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

This study aims to analyse the bureaucratization process within the Community Mental Health Implementation Team (TPKJM) and related government offices in Gunungkidul Regency, and to diagnose its pathological impacts on mental health governance, given the persistently high rates of People with Mental Disorders (ODGJ) and suicide in the region. Using a qualitative case study design, this research applies the Weberian bureaucratic dimensions (Formalization, Hierarchy, Specialization, Impersonality) and examines their optimality through Caiden’s Bureaucratic J-Curve.

The findings reveal that mental health governance in Gunungkidul exhibits a dysfunction characterised by duality, where bureaucratization operates at two contradictory extremes simultaneously: excessive bureaucratization and suboptimal bureaucratization. Excessive bureaucratization, observed in the dimensions of Formalization and Impersonality, surpasses the optimal threshold and leads to Goal Displacement, where bureaucratic actors prioritise procedural compliance over the substantive goal of patient recovery. Suboptimal bureaucratization, evident in the dimensions of Hierarchy and Specialization, generates silo effects, fragmented coordination, and the failure of early detection mechanisms which dynamically perpetuating the ongoing mental health crisis.

These findings demonstrate the limits of Weberian rationality in highly sensitive governance contexts and suggest that neither full bureaucratization nor straightforward debureaucratization can adequately address systemic failures. This thesis proposes Networked Bureaucracy (NWB) as a theoretical contribution and solution framework. In Gunungkidul, NWB emerges organically through forms of networked governance but requires structural reinforcement via strategic formalization to ensure compliance among government offices and enhance network effectiveness. Practically, the thesis recommends budget reallocation from recurring curative services toward preventive investments and debureaucratization of HR recruitment requirements to improve governance performance and service responsiveness.

Kata Kunci : Bureaucratization, Mental Health Governance, Bureaucratic Pathology, Caiden’s J-Curve, Networked Bureaucracy, Gunungkidul