Fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah :: Studi di Provinsi Papua

WAROMI, Juliana J, Prof.Dr. Riswandha Imawan

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Semangat demokratisasi yang dibawa oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik yang membentuknya. Penguatan kedudukan DPRD sebagai Lembaga Legislatif di Daerah yang disertai dengan pergeseran fungsi DPRD adalah perwujudan prinsip kedaulatan rakyat di Daerah termanifestasikan lebih lanjut melalui pemberian peran yang lebih besar kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya. Adapun permasalahan pokok dalam tesis ini adalah “Mengapa dalam era otonomi daerah fungsi dan peran DPRD belum maksimal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari secara mendalam pelaksanaan fungsi perwakilan, legislasi dan pengawasan di DPRD Provinsi Papua serta untuk mengetahui apakah hak-hak yang diberikan kepada DPRD telah digunakan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan fungsi yang diemban oleh DPRD Provinsi Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengungkapkan fakta-fakta yang memberikan penjelasan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD, juga mempelajari Tata Tertib DPRD Provinsi Papua sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi DPRD sehari-hari. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara serta mempelajari data dokumen DPRD, seperti risalah sidang, dan juga data sekunder lainnya. Kajian terhadap pelaksanaan fungsi DPRD ini dilihat; proses penjaringan aspirasi masyarakat, keterlibatan anggota DPRD dalam persidangan yang mencakup materi persidangan, penggunaan hak-hak DPRD serta kualitas pembicaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, masyarakat belum dilibatkan dan Perda yang ada belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat, serta inisiatif Raperda 90 % berasal dari Eksekutif, sementara DPRD hanya mensahkan. Dari jumlah Perda yang ditetapkan ada 20% Perda merupakan penyempurnaan dari Perda sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Papua dalam pelaksanaan fungsi legislasi belum dapat berbuat banyak. Pelaksanaan fungsi anggaran terutama dalam menetapkan APBD, masyarakat juga belum dilibatkan, pengalokasian Dana Rutin dan dan Pembangunan tidak dilaksanakan secara transparan, proporsional dan tidak efisien yaitu terjadinya pembengkakan pada pos Perjalanan Dinas Legislatif, sehingga anggaran yang ditetapkan dalam APBD tidak menyentuh pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum optimal menggunakan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat banyaknya penyelewengan proyek pembangunan. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya anggota Dewan yang terlibat dalam proyek, sehingga unuk mendapatkan hasil dari pengawasan yang objektif dan maksimal sangat sulit.

Spirit of democratization contained by the Act on Number 22 Year 1999 cannot be detached from the political configuration forming it. Establishing the position of the provincial assembly as the legislative institution in province accompanied by shifting the function of the provincial assembly is a manifestation of the people sovereignty principle at province. It is more widely manifested by giving the wider role to the provincial assembly in performing the job. The major problem in this thesis is “Why in regional autonomy era, the function and the role of the provincial assembly has not been maximal”. The purpose of the research is to find out and to study deeply on executing the legislative function of the provincial assembly and the supervisory role of the provincial assembly in Papua. It is also to find out whether the rights given the provincial assembly has been used well by the provincial assembly in frame of performing the function that is assigned to them. Method used in this research is qualitative-descriptive method by exposing the facts providing the description/depiction on how performing the function of provincial assembly is completed. In this research, the researcher views in the light of mechanism in performing the function of provincial assembly, and the researcher studies the regulation for conduct in the provincial assembly in Papua as guidance in performing the function of the provincial assembly in daily. Data for the research are gathered by observing directly, interviewing, and studying on the documents of provincial assembly such as minutes of sessions, and also the other secondary data. This study on performing the function of the provincial assembly examines on: the process of permeating the people aspiration, participating members of the provincial assembly in session that is encompassing the session material, the use of the rights and the quality of vote. Result of this research showed that in performing the legislative function, people have not been involved and the provincial regulation existing has not ever been socialized to the people. The 90% of the initiatives in the provincial regulation draft are derived from the executive institution, while the provincial assembly is only legalized. The 20% of the provincial regulation legalized are improving from the previous one. It is showed that the provincial assembly in Papua in performing the legislative function has not been able to do a lot. Performing the budgetary function particularly in drawing up the provincial budget, the people have not been involved. Allocating the routine fund and developmental fund has not been done transparently, proportionally, and efficiently. It is indicated by marking up the official traveling post of the legislative members, so the provincial budget, that is drawn up, does not touch the need of people. In performing the supervision function, the provincial assembly has not used the right optimally. It is indicated by the deviation in the developmental project. The result of the research also discovers the presence of the provincial assembly members that are involved in the project, so it is hard to achieve the objective and maximum result in supervision.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Fungsi dan Peran DPRD