Cultural Policy Entrepreneur di Daerah Desentralisasi Asimetris: Studi Kasus Proses Perumusan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta

Meli Dwi Ariyani, Dr. Yuli Isnadi, S.I.P., MPA

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji peran dan strategi Policy Entrepreneur (PE) dalam proses perumusan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro DIY dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework (MSF). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Temuan menunjukkan bahwa Sultan Hamengku Buwono X berperan sebagai PE yang mampu mengendalikan ketiga aliran MSF (problem, policy, dan politics) untuk mengarahkan kebijakan relokasi PKL. Konteks DIY sebagai daerah desentralisasi asimetris membuat Sultan dengan posisi ganda (sebagai Gubernur dan Raja) memanfaatkan kekuatan politik dan legitimasi kultural untuk mendukung kebijakan relokasi dengan tujuan penataan ruang publik. Dalam kasus ini, Sultan tidak hanya membuka policy window, tetapi juga mampu menciptakan dan mengendalikannya. Isu pendaftaran Sumbu Filosofis ke UNESCO dan dampak pandemi COVID-19 turut mempercepat implementasi kebijakan relokasi, meskipun sebelumnya menghadapi resistensi kuat dari PKL dan kelompok advokasi. Temuan ini memperkenalkan konsep Cultural Policy Entrepreneur, yang menyoroti peran Sultan sebagai pemimpin kultural yang memanfaatkan nilai budaya DIY untuk mendorong kebijakan. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai peran dan strategi PE dalam konteks lokal yang kaya dengan nilai budaya serta melengkapi literatur klasik tentang PE.

This study examines the role and strategies of policy entrepreneurs (PEs) in the policy formulation process for the relocation of street vendors in Malioboro, Yogyakarta, using the Multiple Streams Framework (MSF). This qualitative case study draws on in-depth interviews, observations, and analysis of relevant documents. The findings show that Sultan Hamengku Buwono X acted as a PE who was able to align and control the three MSF streams (problem, policy, and politics) to steer the street vendor relocation policy. The status of the Special Region of Yogyakarta (DIY) as an asymmetrically decentralized region enabled the Sultan, in his dual position as governor and king, to draw on both political power and cultural legitimacy to support the relocation policy, with the aim of reorganizing public space. In this case, the Sultan was not only able to open a policy window, but also to create and control it. The initiative to nominate the Yogyakarta Philosophical Axis for UNESCO World Heritage status, together with the impacts of the COVID-19 pandemic, accelerated the implementation of the relocation policy, despite previously strong resistance from street vendors and advocacy groups. These findings introduce the concept of the Cultural Policy Entrepreneur (CPE), which highlights the Sultan’s role as a cultural leader who mobilizes local cultural values to advance policy change. This research provides new insights into the role and strategies of CPEs in a local context rich in cultural meaning and complements the classical literature on policy entrepreneurs.

Kata Kunci : Policy Entrepreneur, Cultural Policy Entrepreneur, Multiple Streams Framework, desentralisasi asimetris, relokasi PKL Malioboro