Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mewujudkan Graduasi Mandiri Berkelanjutan di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

Ri Bilaut, Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D

2025 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program unggulan dalam upaya mengentas kemiskinan oleh pemerintah. Keberadaan Program Keluarga Harapan yang disertai dengan berbagai program komplementer bagi para penerima manfaatnya seharusnya telah berdampak positif dan signifikan dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator keberhasilan program PKH adalah melalui proses graduasi sejahtera mandiri. Faktanya, meskipun telah lama terlaksana, dengan didukung oleh berbagai bantuan komplementer yang lainnya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) graduasi sejahtera mandiri di setiap tahunnya belum menunjukan hasil yang signifikan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kinerja implementasi PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH serta mengidentifikasi alasan yang melatarbelakangi keengganan penerima manfaat untuk graduasi mandiri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi dengan indikator policy output seperti; akses, cakupan, frekuensi, bias, akuntabilitas, service delivery dan kesesuaian program dengan kebutuhan untuk mengukur kinerja implementasi Program Keluarga Harapan dan aktor-faktor seperti; komunikasi, komitmen, sumber daya dan dukungan masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan serta alasan yang melatarbelakangi keengganan keluarga penerima manfaat PKH melakukan graduasi mandiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 13 orang dengan kriteria: 1) Keluarga penerima manfaat dengan lima tahun kepesertaan atau lebih serta yang memiliki usaha dan tidak memiliki usaha. 2) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Kupang dan Pendamping PKH Kecamatan Taebenu.sebagai pelaksana program PKH. 3) Aparat Pemerintah Desa sebagai mitra kerja program PKH. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah, pertama, implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Taebenu belum berjalan dengan baik dan tidak maksimal. Hal ini disimpulkan dari beberapa indikator seperti; indikator akses, indikator bias dan juga indikator kesesuaian program dengan kebutuhan yang belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Kedua, beberapafaktor turut berpengaruh dalam menghambat kinerja implementasi Program Keluarga Harapan, seperti: keterbatasan sumber daya manusia (pendamping PKH) serta minimnya dukungan dari masyarakat yang terlihat dari ketidakpatuhan menjalankan kewajiban, pemanfaatan bantuan yang salah oleh KPM serta keengganan untuk keluar dari kepesertaan program PKH. Ketiga, keengganan KPM untuk graduasi mandiri bukan semata masalah motivasi individu, tetapi hasil dari kegagalan implementatif antara lain; 1). komunikasi kebijakan yang tidak menginternalisasi tujuan program. 2). Kondisi sosial ekonomi yang membuat bantuan menjadi instrumen rasional untuk bertahan. 3). Struktur pelaksana yang tidak memberikan dukungan memadai pasca-bantuan.

Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the flagship programs in the government's efforts to alleviate poverty. The existence of Program Keluarga Harapan, which is accompanied by various complementary programs for its beneficiaries, should have had a positive and significant impact in encouraging poverty alleviation efforts. One indicator of the success of the PKH program is through the independent prosperous graduation process. In fact, although it has been implemented for a long time, supported by various other complementary rocks, the number of beneficiary families (KPM) graduating from independent welfare each year has not shown significant results. For this reason, this study aims to examine the implementation performance of Program Keluarga Harapan in an effort to encourage sustainable independent graduation and identify the factors that influence the success of the implementation of the Program Keluarga Harapan.

The theory used in this study is the Implementation theory with policy output indicators such as: access, coverage, frequency, bias, accountability, service delivery, and program suitability to needs to measure the implementation performance of the Family Hope Program and actors and factors such as communication, commitment, resources, and community support that can support or hinder the successful implementation of the Family Hope Program, as well as the reasons behind the reluctance of PKH beneficiary families to graduate independently.

The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The informants involved in this research totalled 13 people with the following criteria: 1) Beneficiary families with five or more years of participation and who have a business and do not have a business. 2). PKH Facilitator Coordinator of Kupang Regency and PKH Facilitator of Taebenu Sub-district as the implementer of the PKH program. 3). Village Government Officials as PKH program partners. Data collection techniques in this study were through interviews, observation, and documentation. This research uses source and technique triangulation to test the validity of the data.

The results of this study are, first, the implementation of the Family Hope Program in Taebenu Subdistrict has not been running well and optimally. This conclusion is based on several indicators, such as access indicators, bias indicators, and program suitability indicators, which have not been implemented properly. Second, several factors have contributed to hindering the performance of the Family Hope Program implementation, such as limited human resources (PKH facilitators) and minimal support from the community, as seen in non-compliance with obligations, misuse of assistance by KPM, and reluctance to leave the PKH program. Third, the reluctance of KPM to graduate independently is not solely a matter of individual motivation, but the result of implementation failures, including: 1). Policy communication that does not internalize the program's objectives. 2). Socioeconomic conditions that make assistance a rational instrument for survival. 3). An implementing structure that does not provide post-assistance support.

 

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Graduasi Mandiri