Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Hijau

Yessica Esther Siregar, Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerapkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0?gi kendaraan listrik berbasis baterai sebagai upaya mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi implementasi insentif tersebut melalui metode hukum normatif-empiris yang mencakup analisis regulasi serta wawancara dengan pejabat pemerintah di bidang keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini selaras dengan prinsip ekonomi hijau, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan infrastruktur pengisian daya dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi non-fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, dan evaluasi kebijakan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran insentif PKB dalam mendorong transportasi berkelanjutan di DIY.

The Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) has implemented a 0% Motor Vehicle Tax (PKB) incentive for battery electric vehicles to support the transition toward sustainable development. This study evaluates the incentive's implementation using a normative-empirical legal approach that includes regulatory analysis and interviews with government officials responsible for financial administration, development planning, and environmental management. The results show that the policy aligns with green economy principles but remains limited by inadequate charging infrastructure and insufficient inter-agency coordination. The study recommends strengthening non-fiscal measures, accelerating supporting infrastructure, and ensuring continuous policy evaluation to enhance the PKB incentive's role in promoting sustainable transportation in DIY.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan Listrik, Ekonomi Hijau, Insentif Fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta.