Proses legislasi Lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa masa bakti 1999-2004 dalam menyerap aspirasi masyarakat :: Proses penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan

UDAYANA, Rahmad, Prof.Dr. Riswandha Imawan

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam Pemilihan Umum tahun 1999, masyarakat memilih anggota legislatif, sebagai wakil rakyat dalam membawa isu dan fenomena yang berkembang didalam masyarakat, baik yang diamanatkan dalam jangka waktu lima tahun (masa jabatan satu periode) maupun isu harian. Perolehan suara (48 parpol) untuk anggota DPRD Tingkat Kabupaten masih didominasi oleh tiga partai besar, yaitu Partai Golkar (14 kursi), PDI Perjuangan (9 kursi), dan Patai Persatuan Pembangunan (7 kursi). Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa bakti 1999-2004 (sebanyak 40 orang) selanjutnya memperhatikan bahwa masalah tenaga kerja (khususnya buruh migran) perlu mendapatkan prioritas, dalam memberikan solusi bagi buruh migran yang mendapat masalah. Hal ini pihak legislatif (DPRD) dipandang perlu melakukan proses legislasi di lembaga DPRD, dengan menyusun peraturan daerah dibidang ketenagakerjaan, sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kelompok masyarakat (LSM), yang tergabung dalam Aliansi Pembelaan dan Pemberdayaan Buruh Migran Indonesia (AP2BMI). Dengan demikian penulis termotivasi untuk melihat bagaimana proses legislasi lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa masa bakti 1999-2004 dalam menyerap aspirasi masyarakat (proses penyusunan peraturan daerah dibidang ketenagakerjaan). Aspek-aspek yang menjadi perhatian yaitu mendiskripsikan tahapan proses penyusunan peraturan daerah ketenagakerjaan, yang meliputi tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui pertemuan/dialog dengan masyarakat basisbasis TKI, tahap perumusan rancangan peraturan daerah (persiapan) dengan merumuskan draf awal rancangan peraturan daerah dan melakukan telaahan akademik, membahas substansi rancangan peraturan daerah dengan melakukan konsultasi publik dan pembahasan substansi dalam rapat paripurna khusus DPRD Kabupaten Sumbawa, serta mengesahkan dan menetapkan peraturan daerah. Metode yang digunakan dalam mengkaji aspek tersebut adalah diskriptif kualitatif, sedangkan cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah meneliti dokumen, wawancara dan observasi. Cara analisis data ini dapat dikatakan cukup baik karena dapat memberikan informasi yang valid tentang keterkaitan hubungan data yang diambil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan peraturan daerah dibidang ketenagakerjaan telah dilakukan melalui tahapan-tahapan dalam proses penyusunan peraturan daerah serta melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahapan penjaringan aspirasi masyarakat, perumusan rancangan peraturan daerah dan tahap pembahasan rancangan peraturan daerah (konsultasi publik). Sedangkan dalam rapat paripurna DPRD (pembahasan substansi rancangan peraturan daerah dan penetapan peraturan daerah masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka direkomendasikan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan hak inisiatif, meningkatkan kemampuan anggota DPRD untuk lebih responsif, dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang proses penyusunan kebijakan (peraturan daerah).

In general election 1999, the community have selected legislative members as people representative on taking issue and phenomenon expanding in the community, both recommended within five year (tenure for one period) or daily issue. The voice result (48 political parties) for DPRD [Regional Legislative Assembly] member at the Regency level was still dominated by three big parties, namely Partai Golkar [Working Group Party] (14 seats), PDI Perjuangan [Struggle Indonesian Democracy Party] (9 seats), and Partai Persatuan Pembangunan [Development Association Party] (7 seats) The DPRD members of Sumbawa Regency at devotion period 1999-2004 (about 40 peoples) furthermore have concerned that problem of labor (especially migrant labor) need to get priority, on giving solution for migrant labor which encountering the problem. In this case the legislative party (DPRD) considered the necessary to make legislation process at DPRD institution, by compiling district regulation in the labor force sector, referring to the presence of community aspiration that conveyed through the community group (LSM), which merged into Defense Alliance and Indonesia Migrant Labor Empowerment ( AP2BMI). Therefore the writer was motivated to see how legislation process of DPRD institution of Sumbawa Regency at devotion period 1999-2004, permeating community aspiration (compilation process of district regulation at the labor force sector). The aspects that becoming attention was describing the compilation process stage of district regulation on the labor force, including the filtering stage of community aspiration through meeting/dialogue with TKI based society, formulation stage of district regulation design (preparation) by formulating early draft of district regulation and academic analyzing, discussing the substance of district regulation by making public consultation and discussing the substance at DPRD special plenary meeting of Sumbawa Regency, and also legislating and determining district regulation. The method used on investigating these aspects was qualitative descriptive, while the way used on data collecting was studying document, interview and observation. This data analysis can be said good enough since may give valid information about relatedness of the taken data connection The result indicated that compilation process of district regulation at the labor force sector have passed through the stages in the course of compilation process of district regulation and involving the community to participate in the filtering stage of community aspiration, formulation of district regulation design and discussing stage of district regulation design (public consultation). While at DPRD plenary meeting (discussing on the substance of district regulation design and stipulating district regulation), the society has no right to state their opinion. Based on the result and analysis, hence recommended to DPRD of Sumbawa Regency to increase the quality and quantity about implementation of initiative rights, improving the capability of DPRD members to more responsive, and increase understanding and capability of the community about the compilation process of policy (district regulation).

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Aspirasi Masyarakat, Legislasi DPRD