Pemikiran dan Kebijakan Kolonial tentang Konservasi Badak Sumatra, 1924–1941

Suryo Arief Wibowo, Dr. Wildan Sena Utama, M.A.

2025 | Tesis | S2 Sejarah

Penurunan populasi badak sumatra pada awal abad ke-20 disebabkan oleh perburuan intensif dan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta pertanian. Kekhawatiran terhadap kepunahan spesies ini mendorong naturalis Belanda dan organisasi NIVN, yang dipengaruhi oleh arus konservasi global dari Eropa dan Amerika, untuk mengadvokasi perlindungan kepada pemerintah kolonial. Sebagai respons, pemerintah kolonial bekerjasama dengan NIVN dan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti menetapkan ordonansi, suaka margasatwa sejak tahun 1924 hingga 1941. Kajian ini menelusuri permasalahan kebijakan dan efektivitas konservasi badak sumatra pada tahun 1924–1941 dengan metode penelitian sejarah dan pendekatan sejarah lingkungan. Penelitian ini menggunakan sumber primer seperti arsip kolonial, arsip NIVN, surat kabar, majalah, dan foto sezaman, serta sumber sekunder berupa buku, artikel, tesis, dan disertasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi badak sumatra di atas kertas pada masa kolonial. Pemerintah kolonial memanfaatkan kebijakan konservasi sebagai alat pencitraan tanpa komitmen nyata terhadap pelestarian badak sumatra. Di tambah lagi, kebijakan konservasi kurang dipersiapkan secara serius dan kurang melibatkan elit lokal, sehingga bersifat elitis dan birokratis. Akibatnya, munculnya permasalahan struktural yang menyebabkan tidak optimal, dan berdampak pada penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang minim, kekurangan tenaga, serta keterbatasan dana.

The decline in the Sumatran rhino population in the early 20th century was caused by intensive hunting and the conversion of forests into plantations and agricultural land. Concerns about the extinction of this species prompted Dutch naturalists and the NIVN organization, influenced by the global conservation movement from Europe and America, to advocate for protection to the colonial government. In response, the colonial government collaborated with NIVN and issued various policies such as establishing ordinances and wildlife reserves from 1924 to 1941. This study examines the issues surrounding policy and the effectiveness of Sumatran rhino conservation between 1924 and 1941 using historical research methods and an environmental history approach. The research draws on primary sources such as colonial archives, NIVN archives, newspapers, magazines, and contemporary photographs, as well as secondary sources including books, articles, theses, and dissertations. The findings indicate that Sumatran rhino conservation policies during the colonial period were largely theoretical. The colonial government used conservation as a tool for image-building without genuine commitment to preserving the species. Furthermore, conservation policies were poorly prepared and lacked involvement from local elites, making them elitist and bureaucratic. As a result, structural problems emerged, leading to suboptimal outcomes and weak law enforcement, minimal supervision, shortages of personnel, and limited funding

Kata Kunci : Badak Sumatra, Perburuan, Kebijakan Konservasi Kolonial, Ordonansi, Alih Fungsi Hutan