Analisis Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi pada SMK BLUD di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Agung Sunandar, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi SMK negeri di DIY dalam melakukan perubahan status menjadi BLUD dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan SMK BLUD di DIY setelah mengimplementasikan Pola Pengeloaan Keuangan BLUD.

Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus tunggal dengan banyak tempat. Data primer diperoleh dari wawancara semi terstruktur dan data sekunder diperoleh dari telaah dokumen. Wawancara semi terstruktur dilaksanakan kepada 16 responden. Pemilihan responden wawancara dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan tentang proses pembentukan BLUD di SMK serta memiliki tugas, fungsi, dan wewenang terkait implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di SMK.

Temuan – Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi pembentukan BLUD pada SMK di DIY dipengaruhi oleh mekanisme isomorfisme kelembagaan. Dari tiga bentuk isomorfisme yang ada, isomorfisme koersif menjadi aspek yang paling banyak ditekankan oleh responden, menunjukkan bahwa tekanan dari regulasi dan ekspektasi pemangku kepentingan menjadi pertimbangan utama dalam perubahan status SMK menjadi BLUD. akuntabilitas pelaporan keuangan SMK BLUD di DIY masih terbatas pada penyusunan satu dokumen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), meskipun ketentuan perundang-undangan mengharuskan penyusunan tujuh jenis laporan keuangan yang komprehensif untuk mencerminkan kondisi keuangan sekolah secara menyeluruh. Meskipun demikian, SMK BLUD di DIY telah menunjukkan sikap akuntabel dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan audit secara rutin, yang mencerminkan komitmen terhadap integritas proses pelaporan keuangan.

Keterbatasan Penelitian – Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak dapat melakukan wawancara terhadap Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY. Ketidaktersediaan responden ini mengurangi kelengkapan perspektif mengenai kebijakan tingkat makro dan tindakan strategis pemerintah daerah.

Implikasi – Implikasi praktis sebagai bahan kajian pendukung ketika Pemerintah DIY atau pemangku kepentingan ingin melakukan evaluasi dan peningkatan tata kelola di masa yang akan datang terkait dengan perubahan status SMK negeri menjadi BLUD dan akuntabilitas pelaporan keuangan SMK BLUD. Implikasi akademis penelitian ini adalah memperkaya literatur akademik di bidang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terutama BLUD bidang pendidikan menengah.

Objectives – This study aims to analyze the motivations of public vocational high schools (SMK) in the Special Region of Yogyakarta (DIY) in transitioning their status to a Regional Public Service Agency (BLUD) and evaluate the financial reporting accountability of BLUD vocational high schools in DIY following the implementation of the BLUD financial management model.

Research Methodology – This study employed a qualitative research method, utilizing a single-case study approach with multiple sites. Primary data were collected through semi-structured interviews, while secondary data were obtained through document analysis. Semi-structured interviews were conducted with 16 respondents. Respondent selection was done using purposive sampling, with criteria requiring participants to possess knowledge about the BLUD establishment process in SMKs, as well as duties, functions, and authority related to the implementation of the BLUD financial management model in SMKs.

Findings – This study's findings indicate that institutional isomorphism mechanisms influence the motivation for establishing BLUDs in SMKs in DIY. Among the three forms of isomorphism, coercive isomorphism is the aspect most emphasized by respondents, suggesting that pressures from regulations and stakeholder expectations are the primary considerations in the transition of SMKs to BLUD status. Financial reporting accountability in DIY's SMK BLUDs remains limited to the preparation of a single main document—the Budget Realization Report (LRA)—despite legal regulations requiring the preparation of seven comprehensive financial reports to fully reflect the school's financial condition. Nevertheless, SMK BLUDs in DIY have demonstrated accountability through regular reconciliation and audit practices, reflecting a strong commitment to the integrity of financial reporting processes.

Research Limitation – This study was limited by the inability to interview the Head of the DIY Department of Education, Youth, and Sports. The unavailability of this key respondent reduces the completeness of the perspective on macro-level policies and strategic actions by the regional government.

Implications – The practical implications of this study serve as supporting material for future evaluations and improvements in governance management by the Yogyakarta Special Region (DIY) government or relevant stakeholders, particularly concerning the transition of public vocational high schools (SMK) into BLUD status and the financial reporting accountability of SMK BLUDs. The academic implications contribute to enriching the existing body of knowledge on Regional Public Service Agencies (BLUD), especially within the context of secondary education.

Kata Kunci : Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Isomorfisme Kelembagaan, Akuntabilitas Keuangan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)