Urgensi Pelindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Kartel Tiket Pesawat Domestik di Indonesia

Jacinda Fitria Atha Kirana, Prof.M.Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi hukum di Indonesia yang mengatur mengenai pelindungan konsumen dari praktik kartel tiket pesawat domestik, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi konsumen dari praktik kartel tiket pesawat domestik.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum  normatif empiris, yaitu sebuah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka hukum atau data sekunder untuk menjawab serta menganalisis permasalahan  dan didukung dengan data primer yaitu hasil wawancara dengan  narasumber yang berasal dari praktisi KPPU dan DPRD melalui proses wawancara menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah dibuat  untuk mendapat informasi mengenai data yang ingin didapatkan. Data hasil penelitian ditelaah dan diolah secara kualitatif dan diuraikan dengan metode deskriptif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif.

Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, Pertama, regulasi mengenai praktik kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pelindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  namun belum ada pasal maupun undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut sehingga regulasi yang ada belum optimal dan masih bersifat parsial dalam melindungi konsumen dari parktik kartel.  Kedua, upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dapat dilihat seperti pada penegakkan hukum oleh KPPU dalam Putusan No.15/KPPU-I/2019 yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No.1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, lalu kebijakan tarif oleh Kementrian Perhubungan.

This legal study aims to examine and analyze Indonesia’s legal framework governing consumber protection against domestic airline ticket cartel practices, and to assess the measures taken by the Indonesian government to safeguard consumers from such practices.

This research is a normative-empirical legal study, which is a type of research conducted by examining legal literature or secondary data to address and analyze legal issues. It is also supported by primary data obtained through interviews with resource persons from the Business Competition Supervisory Commision (KPPU) and members of Regional House of Representatives (DPRD). The Interviews were conducted using a set of prepared question designed to obtain the required information. The collected data were analyzed and processed qualitatively, presented descriprively, and conclusions were drawn using deductive reasoning.

Based on the findings of this research, several conclusions can be drawn. First, the regulatuin cartel practices is stipulated in Article 11 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, while consumer protection is governed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, there is currently no specific provision or law that comprehensively regulates this issue. As a result, the existing regulatory framework remains suboprimal and fragmented in providing adequate protection for consumers against cartel practices. Second, the government’s efforts to safeguard consumber interest can be observed among others, through law enforcemenet measures undertaken by the Business Competition Supervisory Commision (KPPU) as reflected in Decision No. 15/KPPU-I/2019, which was subsequently affirmed by the Supreme Court through Decision No. 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. In addition, policy interventions such as tariff regulations implemented by the Ministry of Transportation also constitute part of the government’s initiatives to enhance consumer protection.

Kata Kunci : Pelindungan Konsumen, Praktik Kartel, Tiket Pesawat Domestik