Menjaga Probity Dalam Pengadaan Publik : Studi Kasus Probity Audit Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Inspektorat Kota Yogyakarta

Duwinda Ferry Saputra, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Kontrol terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) dibutuhkan  untuk menjamin tujuan pengadaan dan mencegah penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan probity audit PBJP Kota Yogyakarta dengan fokus pada bagaimana probity audit memberikan keyakinan atas pemenuhan persyaratan kejujuran (probity requirement) pengadaan publik serta mengetahui penekanan titik kritis dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Predikat WTP yang tidak serta merta menjamin bebasnya penyimpangan penggunaan dana publik serta dorongan APIP untuk terlibat secara proaktif dalam paket strategis melaui MCP KPK menjadikan probity audit sebagai alternatif dalam pengawasan pengadaan publik. Probity audit dilakukan secara simultan (real time) sepanjang proses pengadaan berlangsung, sehingga diharapkan memberikan kompensasi atas kelemahan post-audit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa probity audit di Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penjaminan pemenuhan probity requirement masih pada derajat keyakinan yang terbatas. Pada tahap ex-ante (pra-perikatan), implementasi audit relatif memadai, meskipun desain audit belum cukup detail dalam menguji penerapan prinsip pengadaan. Sementara pada tahap ex-post (pasca-perikatan), baik desain maupun implementasi pengawasan masih lemah dan belum memenuhi standar probity requirement. Probity audit juga masih dilaksanakan secara parsial, terbatas pada satu tahap dalam tiap objek pengawasan. Ketiadaan probity audit pada pemilihan penyedia menimbulkan celah terhadap keyakinan penerapan etika pengadaan publik. Selain itu mtigasi atas titik kritis (red flag) yang menimbulan risiko aspek finansial, administratif, dan hukum juga belum sepenuhnya ditekankan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan pemeriksaan yang terfokus pada dokumentasi administratif dan cenderung mengabaikan aspek kuantitas serta kualitas pekerjaan.

Sejumlah faktor memengaruhi pelaksanaan probity audit, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kompetensi, kurangnya waktu penugasan dan overlapping, serta ketiadaan petunjuk teknis rinci. Faktor eksternal meliputi minimnya alokasi anggaran, keterbatasan akses data pengadaan, serta tekanan institusional dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Meski demikian, terdapat upaya perbaikan yang telah dilakukan, antara lain peningkatan kompetensi auditor melalui knowledge sharing dan sertifikasi PBJ, rencana penajaman suplemen, pembangunan komitmen bersama perangkat daerah, serta penjaminan kualitas dengan instansi pembina. 

Control over government procurement of goods and services (PBJP) is essential to ensure the achievement of procurement objectives and to prevent irregularities. This study aims to analyze the implementation of probity audits in the procurement process of Yogyakarta City, focusing on how the audit provides assurance regarding compliance with public procurement probity requirements, as well as identifying the critical emphasis points and factors influencing its implementation. The unqualified audit opinion (WTP) does not necessarily guarantee the absence of misuse of public funds, while the push for internal auditors (APIP) to proactively engage in strategic projects through the Corruption Eradication Commission’s (KPK) MCP initiative has positioned the probity audit as an alternative mechanism for public procurement oversight. The probity audit is conducted simultaneously throughout the procurement process, thereby expected to compensate for the limitations of post-audit mechanisms. This research is a qualitative study using a case study approach. The research location is the Regional Inspectorate of Yogyakarta City. Data was collected through documentation and interviews.

The results show that the probity audit at the Yogyakarta City’s internal audit office provides only a limited level of assurance regarding the fulfillment of probity requirements. In the ex-ante (pre-contract) phase, the audit implementation is relatively adequate, although the audit design remains insufficiently detailed in testing the application of procurement principles. In contrast, during the ex-post (post-contract) phase, both the design and implementation of audit remain weak and have yet to meet probity requirement standards. The probity audit is also implemented partially, focusing only on one stage within each oversight object. The absence of probity audit during vendor selection creates a gap in ensuring adherence to public procurement ethics. Moreover, mitigation of critical points (red flags) that pose financial, administrative, and legal risks has not been fully emphasized in practice, as examinations tend to focus on administrative documentation while neglecting aspects of project quantity and quality..

Several factors affect the implementation of probity audits, both internal and external. Internal factors include limited auditor competence, insufficient assignment time and overlapping duties, as well as the absence of detailed technical guidelines. External factors include limited budget allocation, restricted access to procurement data, and institutional pressures during supervisory tasks. Nevertheless, improvement efforts have been undertaken, such as enhancing auditor competence through knowledge sharing and public procurement certification, developing more focused supplementary guidelines, building joint commitments with regional agencies, and ensuring quality assurance through collaboration with supervisory institutions.

Kata Kunci : Probity audit, Probity requirement, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), APIP, Inspektorat / Probity audit, Probity Requirement, Government procurement, Inspectorate, APIP