Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Dalam Bentuk Aset Kripto

Muhammad Fadhil, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tesis ini berfokus untuk menelaah problematika perampasan aset hasil tindak pidana dalam bentuk aset kripto, dasar pemikiran dan prospek pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana dalam bentuk aset kripto di masa yang akan datang. Perkembangan digitalisasi dalam sistem keuangan, terutama dengan munculnya aset kripto telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum, implementasinya masih terbatas, terutama dalam hal perampasan aset kripto dan tidak mengutamakan pemulihan kerugian korban individu. Oleh karena itu perlu dikaji ekstensif.

Tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Aparat Penegak Hukum, serta data sekunder dari dokumen hukum. pendekatan yang diaplikasikan adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus dalam merumuskan dasar pemikiran peraturan perundang-undangan.

Pada Tesis ini, terdapat tiga kesimpulan. Pertama, problematika perampasan aset hasil tindak pidana dalam bentuk aset kripto disebabkan oleh rechtvacuum, sifat karakteristik aset kripto, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam proses penelusuran yang menghambat pemulihan hak korban individu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang komprehensif untuk menjamin keadilan dan sebagai perwujudan tanggung jawab konstitusional terhadap perlindungan HAM. Kedua, pengaturan perampasan aset kripto di Indonesia menjadi kebutuhan utama untuk memperkuat efektivitas hukum pidana dan memastikan pemulihan kerugian korban individu. Secara filosofis, pengaturan ini bertujuan meniadakan keuntungan pelaku dan memulihkan hak korban individu; secara yuridis, mengisi kekosongan norma dan memperjelas mekanisme hukum; serta secara sosiologis, menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi aset digital di masyarakat. Ketiga, prospek pengaturan ke depan harus diarahkan pada lima fokus, yakni; paradigma, penegasan pendefinisian korban dan pemulihan, penetapan kejaksaan agung sebagai koordinator utama dalam pemulihan, menyertakan kualifikasi, dan mekanisme penegakkan perampasan aset kripto. Dengan demikian, pembentukan kerangka hukum ini diharapkan mampu mewujudkan sistem perampasan aset kripto yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban khususnya individu.

This thesis focuses on examining the problems of confiscating criminal assets in the form of crypto assets, the rationale, and prospects for regulating the confiscation of criminal assets in the form of crypto assets in the future. The development of digitalization in the financial system, particularly with the emergence of crypto assets, has created new challenges in law enforcement and asset recovery. Although Indonesia already has a legal framework, its implementation is still limited, particularly in terms of the confiscation of crypto assets, and does not prioritize the recovery of losses suffered by individual victims. Therefore, it needs to be studied extensively.

This thesis uses a normative-empirical research method, with primary data obtained through interviews with law enforcement officials and secondary data from legal documents. The approaches applied are the conceptual approach, the legislative approach, the comparative approach, and the case approach in formulating the rationale for legislation.

This thesis presents three conclusions. First, the problem of confiscating criminal assets in the form of crypto assets is caused by a rechtvacuum, the characteristic nature of crypto assets, and the low capacity of law enforcement officials in the tracing process, which hinders the restoration of individual victims' rights. Therefore, comprehensive regulatory reforms are needed to ensure justice and fulfill the constitutional responsibility to protect human rights. Second, the regulation of crypto asset confiscation in Indonesia is a key requirement to strengthen the effectiveness of criminal law and ensure the recovery of individual victims' losses. Philosophically, this regulation aims to eliminate the perpetrator's profits and restore the rights of individual victims; legally, it fills normative gaps and clarifies legal mechanisms; and sociologically, it adapts the legal system to the development of digital asset technology in society. Third, future regulatory prospects must be directed towards five focuses, namely, paradigm, affirmation of the definition of victims and recovery, designation of the Attorney General's Office as the main coordinator in recovery, inclusion of qualifications, and mechanisms for enforcing the confiscation of crypto assets. Thus, the establishment of this legal framework is expected to create an effective, fair, and victim-oriented crypto asset confiscation system, particularly for individuals.

Kata Kunci : Perampasan Aset, Korban, Restitusi, Pemulihan Aset