Penentuan prioritas wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif Pajak Bumi dan Bangunan :: Studi kasus di Kota Yogyakarta

HARYONO, Ir. Hadiman, M.Sc

2005 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Dalam upaya untuk menegakkan hukum perpajakan maka diperlukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan aktif yang tugas utamanya adalah mencairkan tunggakan PBB. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan prioritas WP yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif untuk mendukung tugas Jurusita Pajak dengan mempertimbangkan 5 kriteria, yaitu ketetapan PBB, jumlah tunggakan PBB, upaya penagihan yang telah dilakukan, rentang dari tanggal jatuh tempo pembayaran PBB, dan kedudukan WP dari Kantor Pelayanan PBB (KP PBB). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta batas administrasi, Peta Blok PBB, Peta Jaringan Jalan Kota Yogyakarta, data sampel WP penunggak pajak, dan data bobot setiap kriteria penentu prioritas. Data spasial digunakan untuk menentukan jalur optimal kedudukan WP dari KP PBB dan dibuat dengan perangkat lunak ArcView GIS 3.2 yang dilengkapi ekstensi Network Analyst. Data atribut digunakan untuk menentukan nilai setiap WP sampel yang akan ditentukan prioritasnya. Selanjutnya dibuat tabel-tabel kriteria dan bobot untuk menentukan nilai setiap WP yang akan dianalisis dengan menggunakan model analisis penentu prioritas, yaitu Concordance Matrix dan metode pengharkatan. Metode pengharkatan yang digunakan adalah model penjumlahan tanpa pembobotan dan model penjumlahan dengan pembobotan. Hasil penelitian adalah peta jaringan jalan, peta penentuan jalur optimal kedudukan WP dari KP PBB, tabel nilai WP sampel, lembar kerja model analisis, dan tabel prioritas WP yang akan dilakukan tindakan penagihan aktif. Penentuan prioritas dengan ketiga model analisis memperoleh hasil bahwa yang menjadi prioritas pertama untuk dilakukan tindakan penagihan pajak adalah WP L. Prioritas selanjutnya relatif berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena proses perhitungan dan penggunaan faktor bobot. Model Concordance Matrix lebih cocok digunakan karena mempertimbangkan faktor keunggulan WP satu atas WP yang lain pada setiap kriteria. Disamping itu model analisis tersebut menghasilkan urutan prioritas penagihan yang mencerminkan pencapaian tujuan untuk memasukkan uang pajak ke Kas Negara, yaitu dengan memberi bobot lebih tinggi pada kriteria ketetapan PBB dan jumlah tunggakan PBB.

Efforts to empower the tax law, actions of tax collection that have legal power are needed. This is, particulary, to force the taxpayers who do not perform their obligatory PBB (Land and Building Tax) payment. Tax Bailiff is the active collection executor whose important duty is to liquefy PBB arrears. The objective of this research is to set a priority of taxpayers that would be set as targets for active collection actions to support the Tax Bailiff in performing their duty. Five criteria are considered including the PBB assessment, the amount of PBB arrears, the effort of collection that have been done, due date span of PBB payment, and domicile of the taxpayer relatif to KP PBB (Land and Building Tax Service Office). Materials used in this research are the administrative boundary map, PBB block map, streets network map of Yogyakarta City, sample data of tax-dodger, and weight data of each priority determinant criterion. Spatial data were used to determine the optimum path of the taxpayer’s domicile from KP PBB. This was done using the ArcView GIS 3.2 software equipped with the Network Analyst extension. Attribute data were used to determine the value of each sample of taxpayers to set its priority and develop criteria and weighting tables which were used to determine the value of each taxpayer. They were analyzed by using priority determination models including the Concordance Matrix and scoring methods. The scoring method used was the quantifying model both with and without weighting factors. The results of this research are streets network map, optimum path determination of the taxpayer’s domicile from KP PBB map, score value of sample taxpayer tables, the analysis model spread sheets, and priority of taxpayer (that to be target for active collection action) table. Models of priority determination with the three analysis methods produced that becoming first priority to be target for active collection action is taxpayer L. Priority hereinafter relative differ. These differences were caused by the calculation processes and the use of weighting factor. In this research, the Concordance Matrix model is more suitable because of advantages to be used factor. It also produces the sequence of priority collection that reflects the target attainment of the tax revenue submitted to the Exchequer. This was done by giving higher weight of the PBB assessment and the amount of PBB arrears criteria.

Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, ArcView GIS 32, Penagihan Aktif PBB, PBB active collection, concordance matrix, ArcView GIS.