TELAAH IMBALAN PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DARI PERSPEKTIF NILAI DASAR HUKUM DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

HILMI HANDALA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dua hal. Pertama, mengetahui dan menganalisis hubungan kerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kedua, mengetahui dan menganalisis imbalan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Kementerian Komunikasi dan Digital dari perspektif Nilai Dasar Hukum

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan di Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua hal. Pertama, hubungan kerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Kementerian Komunikasi dan Digital memenuhi unsur-unsur hubungan kerja yakni pekerjaan, upah, dan perintah dibuktikan dari temuan praktik di lapangan dan ketentuan dalam perjanjian kerjanya, sehingga menunjukkan dualisme hukum antara hubungan jasa dan hubungan kerja. Kedua, imbalan yang diterima Penyedia Jasa Lainnya Perorangan hanya memenuhi salah satu unsur nilai dasar hukum yaitu asas kemanfaatan di mana Penyedia Jasa Lainnya Perorangan menerima manfaat karena telah dipekerjakan walaupun secara besar manfaatnya lebih dirasakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, sedangkan asas keadilan dan kepastian hukum masih belum terpenuhi yang dibuktikan dari kesenjangan penghasilan dan tidak ada regulasi yang mengatur spesifik terkait tata kelola PJLP.

This research aims to achieve two objectives. First, to understand and analyze the employment relationship of Individual Other Service Provider at the Ministry of Communication and Digital. Second, to understand and analyze the compensation of Individual Other Service Provider at the Ministry of Communication and Digital from the perspective of Basic Legal Values.

This research is a normative-empirical study. Normative research was conducted to obtain secondary data from various primary, secondary, and tertiary legal materials using document studies as the tool. Empirical research was conducted through fieldwork to obtain primary data by conducting interviews with research subjects using interview guidelines. The resulting data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The research concludes that, first, the employment relationship of Individual Other Service Provider at the Ministry of Communication and Digital fulfills the elements of an employment relationship, namely work, wages, and orders, as evidenced by findings in field practice and the provisions of their employment agreements, thus demonstrating a legal dualism between service and employment relationships. Second, the compensation received by Individual Other Service Provider only fulfills one element of the basic legal value, namely the principle of benefit, where Individual Other Service Provider receive benefits because they have been employed, even though the benefits are mostly felt by the Ministry of Communication and Digital, while the principles of justice and legal certainty have not yet been fulfilled, as evidenced by the income gap and the lack of regulations governing it.

Kata Kunci : Imbalan, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Hubungan Kerja, Nilai Dasar Hukum.