Prospek dan Tantangan Pengaturan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan di Indonesia

Gladys Donna Karina, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Peningkatan jumlah kejahatan di Indonesia menimbulkan kompleksitas permasalahan hukum yang menuntut adanya solusi efektif dalam proses penegakan hukum. Demi menjawab berbagai keterbatasan dalam proses penyidikan, diperlukan pendekatan yang bersifat ilmiah, yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan bantuan teknis dalam kerangka Scientific Crime Investigation (SCI). Salah satu upaya konkret dalam pendekatan ini adalah penggunaan metode hipnosis forensik, yang memiliki potensi untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan mengkaji prospek dan tantangan pengaturan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan pidana di Indonesia, dengan berfokus pada dasar pertimbangan penyidik dalam menggunakan metode hipnosis forensik, mekanisme verifikasi terhadap informasi yang diperoleh selama proses hipnosis, serta pengembangan regulasi yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan preskriptif, yang mencakup pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berpengalaman ataupun yang memahami secara mendalam mengenai penggunaan metode hipnosis forensik pada proses penyidikan. Kemudian, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan. Pertama, penggunaan hipnosis forensik oleh penyidik dilatarbelakangi oleh keterbatasan metode pemeriksaan konvensional, terutama dalam perkara yang minim alat bukti atau melibatkan trauma psikologis. Kedua, mekanisme verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari hasil hipnosis forensik dilakukan melalui konfirmasi dengan bukti pendukung (corroborative evidence). Ketiga, Prospek pengaturan metode ini menunjukkan potensi signifikan meningkatkan efektivitas penyidikan, namun menghadapi tantangan substansial berupa ketiadaan regulasi eksplisit, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan perlunya standar prosedural untuk menjamin akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang mencakup standar operasional prosedur, program pelatihan bagi penyidik dan ahli hipnosis forensik, serta sistem pengawasan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

The increase in crime in Indonesia has led to complex legal issues that require effective solutions in the law enforcement process. To address various limitations in the investigation process, a scientific approach is needed through the use of technical assistance within the framework of Scientific Crime Investigation (SCI). One concrete effort in this approach is the use of forensic hypnosis, which has the potential to elicit more in-depth information. This study aims to examine the prospects and challenges of regulating forensic hypnosis methods in criminal investigations in Indonesia, focusing on the basis for investigators' considerations in using forensic hypnosis methods, the mechanism for verifying information obtained during the hypnosis process, and the development of regulations in line with the national legal system. The research method used in this paper is empirical legal research with a prescriptive approach, which includes conceptual, legislative, and comparative approaches. Primary data was obtained through interviews with parties who are experienced or have a deep understanding of the use of forensic hypnosis methods in the investigation process. Secondary data was obtained through a literature study of primary and secondary legal materials. The results of the study show three conclusions. First, the use of forensic hypnosis by investigators is motivated by the limitations of conventional examination methods, especially in cases with minimal evidence or involving psychological trauma. Second, the verification mechanism for information obtained from forensic hypnosis is carried out through confirmation with corroborative evidence. Third, the prospects for regulating this method show significant potential for improving the effectiveness of investigations but face substantial challenges in the form of a lack of explicit regulations, the potential for abuse of authority, and the need for procedural standards to ensure accountability. This study recommends the establishment of regulations that include standard operating procedures, training programs for investigators and forensic hypnosis experts, and a monitoring system to ensure legal certainty and the protection of human rights. 

Kata Kunci : Hipnosis Forensik, Penyidikan, Standar Prosedural, Bukti Pendukung, Perlindungan Hak Asasi Manusia./ Forensic Hypnosis, Investigation, Procedural Standard, corroborative evidence, Protection of Human Rights.