Perampasan Sertifikat Hak Milik Yang Telah Dilekati Hak Tanggungan Sebagai Akibat Dari Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah Dipotong Atau Dipungut

Bino Aldy Maulana, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

PERAMPASAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DILEKATI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPOTONG ATAU DIPUNGUT

Bino Aldy Maulana dan Dani Krisnawati

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekusi perampasan Sertifikat Hak Milik yang telah dilekati Hak Tanggungan sebagai akibat dari putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan akibat hukum perampasan Sertifikat Hak Milik yang telah dilekati Hak Tanggungan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai akibat dari putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada narasumber. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran logika deduktif untuk mengkonstruksikan kebenaran hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, kekuatan eksekusi perampasan Sertifikat Hak Milik yang telah dilekati Hak Tanggungan sebagai akibat dari putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bersifat mengikat dengan eksekusi dilakukan oleh jaksa untuk negara berdasarkan prinsip hak mendahulu negara untuk utang pajak yang diperluas pada tataran penegakan hukum pidana dengan orientasi pengembalian kerugian negara diakibatkan utang pajak yang tidak dibayar oleh terpidana demi tujuan kemanfaatan. Kedua, akibat hukum perampasan Sertifikat Hak Milik yang telah dilekati Hak Tanggungan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan sebagai akibat dari putusan pengadilan negeri tentang tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yakni kehilangan haknya untuk mengeksekusi Hak Tanggungan dengan kedudukan diutamakan untuk pelunasan piutangnya dikarenakan adanya hak prievilege yang dimiliki oleh negara sehingga penguasaan obyek Hak Tanggungan beralih ke tangan negara,

THE EXECUTION POWER OF THE CONFISCATION OF THE CERTIFICATE OF OWNERSHIP RIGHTS THAT HAS BEEN ENCUMBERED WITH A MORTGAGE RIGHT AS A RESULT OF A DISTRICT COURT DECISION REGARDING THE CRIMINAL OFFENSE OF INTENTIONALLY FAILING TO REMIT TAXES THAT HAVE BEEN WITHHELD OR COLLECTED

Bino Aldy Maulana dan Dani Krisnawati

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze the execution power of the confiscation of the Certificate of Ownership Rights that has been encumbered with a Mortgage RIght as a result of a district court decision regarding the criminal offense of intentionally failing to remit taxes that have been withheld or collected, and the legal consequences of the confiscation of the Certificate of Ownership Rights that has been encumbered with a Mortgage Right for the creditor holding the Mortgage Right due to the district court decision regarding the criminal offense of intentionally failing to remit taxes that have been withheld or collected.

The type of research used is normative research, with secondary data consisting of primary, secondary, dan tertiary legal materials, and is descriptive in nature. Data collection was conducted through literature review, exploring laws and regulations, and interviews with informants. Analysis was conducted qualitatively, employing deductive logic to constrcut legal truth.

The results of the research and discussion show 2 (two) conclusions. First, the power of execution of the confiscation of the Certificate of Ownership that has been attached to the Mortgage Right as a result of the district court decision regarding the criminal act of intentionally not paying the tax that has been witheld or collected is binding with the execution carried out by prosecutor for the state based on the principle of the state's priority rights for tax debts which are extended to the level of criminal law enforcement with the orientation of returning state losses due to unpaid tax debts by convict for the purpose of benefit. Second, the legal consequences of the confiscation of the Certificate of Ownership that has been attached to the Mortgage Right for the creditor holding the Mortgage Right as a result of the district court decision regarding the criminal act of intentionally not paying the tax that has been witheld or collected is the loss of his right to execute the Mortgage Right with a priority position for the repayment of his receivables due to the existence of the privilege right held by the state so that control of the Mortgage Right object is transferred to the state.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Perampasan, Eksekusi, Hak Mendahulu Negara.