Ketaatan Terhadap Kaidah Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Diky Wahyu Ariyanto, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang masih menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan Menganalisis kontribusi hukum administrasi negara dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa. Isu hukum dalam penelitian ini, terdiri dari (1) Permasalahan dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang Masih Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan (2) Kontribusi Hukum Administrasi Negara guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan wawancara terhadap narasumber sebagai penunjang data dan Jenis Data penelitian merupakan data sekunder kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah (1) Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah terutama disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta adanya penyalahgunaan wewenang yang berakar pada kelemahan penerapan Hukum Administrasi Negara, (2) Ketaatan terhadap HAN dapat memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance sehingga potensi tindak pidana korupsi dapat ditekan. Terhadap hasil penelitian tersebut, adapun saran yang dapat diberikan (1) Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan kaidah Hukum Administrasi Negara dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dengan menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prosedur untuk mencegah tindak pidana korupsi. (2) Aparat pengawas internal (APIP) dan lembaga peradilan perlu lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

This research aims to examine the problems in the administration of government that still cause corruption in the procurement of government goods/services and analyze the contribution of state administrative law in preventing the occurrence of corruption in the goods/services procurement sector. The legal issues in this study consist of (1) Problems of Government Administration that Still Cause Corruption Crimes in Government Procurement and (2) State Administration Legal Contributions to prevent corruption in government procurement of goods/services. Methode research in this legal research that uses a type of normative legal research with interviews with sources as data support and the type of research data is secondary data in the literature. The result of this study are (1) Problems in the administration of government that cause corruption in the procurement of government goods/services are mainly caused by non-compliance with procedures, weak supervision and accountability, and abuse of authority rooted in the weakness of the implementation of the State Administration Law, (2) Compliance with HAN can strengthen internal supervision mechanisms, increase transparency, and ensure The administration of government runs according to the principles of good governance so that the potential for corruption can be suppressed. Regarding this conclusion, the suggestions that can be given are (1) The government and law enforcement officials need to strengthen the application of the principles of State Administrative Law in every stage of procurement of government goods/services, especially by enforcing the principles of transparency, accountability, and compliance with procedures to prevent corruption. (2) Internal supervisory apparatus (APIP) and judicial institutions need to be more optimal in carrying out the function of supervision and law enforcement based on the General Principles of Good Governance (AUPB).

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hukum Administrasi Negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah