Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Anak di Kota Baubau

Hana Nur Efsari, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana perkawinan anak di Kota Baubau, serta untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang seharusnya diterapkan terhadap tindak pidana perkawinan anak di Kota Baubau pada masa mendatang.

Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Cara memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Induktif.

Penelitian tesis ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, penegakan hukum tindak pidana perkawinan anak masih mengalami kendala dalam substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kedua, penegakan hukum tindak pidana perkawinan anak di masa mendatang dalam aspek substansi Pasal 10 ayat (2) huruf a UU TPKS perlu dijelaskan secara eksplisit bahwa bentuk pemaksaan perkawinan yang termasuk kekerasan seksual dalam pasal ini adalah perkawinan anak yang dilakukan tanpa dispensasi kawin. Prospek struktur hukum adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan untuk memperkenalkan PUSPAGA di masyarakat, selain itu perlu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan TPKS untuk mendorong kesiapan personal dan profesional aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kasus kekerasan seksual yang kompleks, sensitif, dan melibatkan trauma mendalam pada korban terlebih jika anak sudah mengalami kehamilan. Prospek budaya hukum adalah dengan memasifkan sosialisasi bukan hanya ditujukan bagi anak, namun juga kepada orang tua dan tokoh masyarakat.

This thesis aims to identify and analyze the problems of law enforcement against child marriage crimes in Baubau City. It also aims to identify and analyze the law enforcement that should be applied to child marriage crimes in Baubau in the future.

This thesis is a normative-empirical legal study using primary and secondary data. Data were obtained through literature review and interviews. Data analysis was conducted using qualitative methods. Conclusions were drawn using inductive methods.

This thesis research has two conclusions. First, the problem of law enforcement of child marriage crimes still faces obstacles in legal substance, legal structure and legal culture. Second, The future enforcement of criminal provisions concerning child marriage, in terms of the substantive aspect of Article 10 paragraph (2) letter a of the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), requires explicit clarification that the form of forced marriage constituting sexual violence under this article includes child marriage conducted without a judicial marriage dispensation. The prospect of the legal structure is to conduct massive and continuous socialization to introduce PUSPAGA in the community. It is also necessary to implement education and training programs for law enforcement officers and other parties involved in handling cases of sexual violence, in order to strengthen the personal readiness and professional competence of law enforcement personnel in comprehending the distinctive nature of sexual violence cases, which are often complex, sensitive, and involve profound psychological trauma for victims especially in situations where the child victim has become pregnant. The prospect of legal cultural development involves intensifying public awareness initiatives, targeting not only children but also parents and community leaders

Kata Kunci : penegakan hukum, perkawinan anak, tindak pidana