Unsur Bedrog dan Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Tambahan dalam Transaksi Jual Beli pada Restoran di Padukuhan Manggung, Kabupaten Sleman

Muhammad Ammar Bestari, Nailul Amany, S.H., M.H.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik penarikan biaya tambahan pada restoran di Padukuhan Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman memenuhi unsur bedrog sebagai bentuk cacat kehendak menurut KUHPerdata, dan menilai sejauh mana transparansi penarikan biaya tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, pengisian kuesioner oleh responden konsumen, serta wawancara dengan narasumber. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguji terpenuhinya unsur-unsur bedrog dan kesesuaian praktik dengan transparansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapat hasil sebagai berikut. Pertama, penarikan biaya tambahan di kedua restoran sampel tidak dapat dikualifikasi sepenuhnya sebagai bedrog karena ada unsur yang tidak terpenuhi.  Unsur fakta/informasi yang disampaikan berbeda dengan kenyataan atau tidak lengkap hanya terpenuhi pada salah satu restoran sampel. Unsur tanpa adanya tipu muslihat tersebut, pihak yang dirugikan tidak akan menyetujui perjanjian tidak terpenuhi pada kedua restoran sampel. Kedua, Penarikan biaya tambahan pada kedua restoran sampel belum sesuai dengan transparansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesesuaian yang paling mendekati hanya ditemukan pada unsur kebenaran informasi Pasal 4 huruf g dan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

This study aims to analyze whether the practice of imposing additional charges at restaurants in Padukuhan Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman fulfills the elements of bedrog as a defect of consent under the Civil Code (KUHPerdata), and to assess the extent to which the transparency of such additional charges complies with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The research is normative-empirical with a descriptive approach. Primary data were collected through field observations, consumer questionnaires, and interviews with informants. Secondary data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis was carried out qualitatively to examine the fulfillment of the elements of bedrog and the conformity of practices with transparency requirements pursuant to Law Number 8 of 1999.

The findings are as follows. First, the imposition of additional charges at both restaurant samples cannot be fully qualified as bedrog because not all requisite elements are met. The element concerning facts/information that differ from reality or are incomplete was only fulfilled in one of the restaurant samples. The element that, absent the deceit, the injured party would not have agreed to the contract was not fulfilled in either restaurant sample. Second, the imposition of additional charges at both sampled restaurants does not meet the transparency standards set forth in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The closest conformity was found only with respect to the truthfulness of information as regulated in Article 4 letter g and Article 7 letter c Law Number 8 of 1999.

Kata Kunci : Pelindungan Konsumen, Transparansi, Biaya Tambahan, Bedrog