Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kedua terhadap Debitor Yang Masih Terikat Putusan Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan PKPU Kedua terhadap Debitor PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Putusan Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Adnan Dika Prawira Wardhana, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian tesis ini memiliki 2 tujuan yakni, pertama untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kedua terhadap Debitor yang masih terikat dalam Perjanjian Perdamaian (Homologasi) serta mengetahui bentuk pelindungan hukum bagi kreditor pada PKPU pertama. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum para Kreditor yang terikat dalam Perjanjian Perdamaian (homologasi) terhadap Debitor yang kembali berada dalam PKPU Kedua.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait proses PKPU dalam perkara Nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dan para ahli di bidang hukum kepailitan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU kedua dalam perkara PT Djakarta Lloyd (Persero) menimbulkan persoalan yuridis terkait kepastian hukum dan pelindungan hak kreditor. Secara normatif, perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU pertama memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dikesampingkan tanpa melalui mekanisme pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 291 UUK-PKPU. Pengajuan PKPU kedua tanpa pembatalan terlebih dahulu menciptakan ketidakpastian terhadap keberlakuan homologasi sebelumnya dan berpotensi mengabaikan hak kreditor yang telah dijamin di dalamnya.  Kedudukan kreditor yang terikat dalam homologasi pertama terhadap debitor dalam PKPU kedua menjadi tidak pasti dan cenderung melemah apabila kreditor tidak aktif mengikuti proses PKPU berikutnya. Homologasi pertama memang mengikat seluruh kreditor secara kolektif, namun tidak adanya larangan eksplisit atas pengajuan PKPU kedua dalam UUK-PKPU menimbulkan ruang tafsir yang berpotensi mengurangi kepastian hukum.

This thesis research has 2 objectives, namely, the first is to find out and analyze the legal consequences of the Decision on Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and the second is to Debtors who are still bound by the Peace Agreement (Homologation) and to find out the form of legal protection for creditors in the first PKPU. Second, to find out and analyze the legal position of the Creditors bound by the Peace Agreement (Homologation) against Debtors who are back in the Second PKPU.

The research method used is juridical-empirical by combining legislative, case, and conceptual approaches. Primary data was obtained through interviews with parties related to the PKPU process in case Number 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst and experts in the field of bankruptcy law, while secondary data was obtained from literature studies of laws and regulations, and legal literature. Data analysis was carried out qualitatively by drawing deductive conclusions.

The results of the study show that the second PKPU in the case of PT Djakarta Lloyd (Persero) raises juridical issues related to legal certainty and the protection of creditors' rights. Normatively, the peace agreement that has been homologated in the first PKPU has permanent legal force and cannot be set aside without going through the cancellation mechanism as stipulated in Article 291 of the UUK-PKPU. The submission of a second PKPU without prior cancellation creates uncertainty about the validity of the previous homologation and has the potential to ignore the rights of creditors that have been guaranteed in it. The position of creditors who are bound in the first homologation against the debtor in the second PKPU becomes uncertain and tends to weaken when the creditor does not actively follow the next PKPU process. The first homologation does bind all creditors collectively, but the absence of an explicit prohibition on the submission of a second PKPU in the UUK-PKPU creates a space for interpretation that has the potential to reduce legal certainty. Therefore, to maintain a balance between the interests of the debtor and the creditor, the cancellation of the peace should be carried out first before the start of the second PKPU. 

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi, Kepastian Hukum, PT Djakarta Lloyd (Persero).