Analisis Pengesahan Rencana Perdamaian Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Telah Ditolak dalam Rapat Pemungutan Suara Oleh Para Kreditor (Studi Kasus Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014)
GAVRIEL FALIERA LASE, Prof. Dr. Drs. Paripurna Poerwoko Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.
2025 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengesahan rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Analisis terhadap ketentuan UU KPKPU yang dilanggar dalam pengesahan rencana perdamaian pada Putusan 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 (Putusan 156/2014). Penelitian ini juga akan membahas terkait status voting kedua yang berisi perubahan terhadap voting pertama pada Putusan 156/2014 yang didasarkan pada UU KPKPU.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis-normatif dilakukan dengan memperoleh data sekunder melalui studi dokumen. Adapun metode empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap responden dan narasumber dengan pedoman wawancara. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, seperti UU KPKPU, Putusan 156/2014, Putusan Nomor 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST., dan putusan lain yang terkait. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sumber daring lain yang relevan, Selain itu, terdapat juga sumber tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama terdapat berbagai pelanggaran ketentuan UU KPKPU dalam pengesahan rencana perdamaian dalam Putusan 156/2014. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran dari perpanjangan PKPU, penundaan pembacaan putusan, hingga pelanggaran atas ketentuan kasasi dalam UU KPKPU. Kedua, voting kedua yang mengubah hasil voting pertama pada Putusan 156/2014 adalah tidak sah sehingga seharusnya tidak pernah dilaksanakan dan dipertimbangkan hakim. Voting kedua tidak sah sebab tidak sesuai dengan filosofi dari UU KPKPU dan ketentuan normatif UU KPKPU. Oleh karena itu, perlu pemahaman dan interpretasi yang tepat bagi hakim dalam membaca UU KPKPU. Peran advokat yang mewakili kreditor juga menjadi penting dalam membentuk praktik PKPU yang tidak melanggar ketentuan UU KPKPU.
This Research aims to analyze the conformity of the homologation of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) settlement plan with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (the KPKPU Law). The analysis focuses on the provisions of the KPKPU Law that were violated in the approval of the settlement plan in Supremen Court Decision Number 156 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 (Decision 156/2014). This study also discusses the status of the second voting, which contained amendments to the first voting in Decision 156/2014, based on the KPKPU Law.
The research employs both normative-juridical and empirical methods with a qualitative approach. The normative-juridical method involves the collection of secondary data through document studies. The empirical method is carried out by collecting primary data obtained from interviews with respondents and informants using interview guidelines. The secondary data include primary legal materials such as the KPKPU Law, Decision 156/2014, Decision Number 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA,JKT.PST., and other relevant decisions. The secondary legal materials consist of books, journals, articles, theses, and other relevant online sources. In addition, tertiary sources include the online version of Great Dictionary of the Indonesian Language
The results of the research show, first, that there were multiple violations of the KPKPU Law in the homologation of the settlement plan in Decision 156/2014. These violations include the unlawful extension of the PKPU period, the postponement of the reading of the court decision, and breaches of the cassation procedure as regulated under the KPKPU Law. Second, the second voting, which altered the outcome of the first voting in Decision 156/2014, was invalid and therefore should neither have been conducted nor considered by the judges. The second voting was invalid because it contravened both the philosophy and normative provisions of the KPKPU Law. Therefore, proper understanding and interpretation of the KPKPU Law by judges are essential. The role of advocates representing creditors is also crucial in ensuring that PKPU practices adhere to the legal framework and do not violate the provisions of the KPKPU Law.
Kata Kunci : PKPU, rencana perdamaian, pelanggaran, voting kedua
