Urgensi Pengaturan Industri Kelapa Sawit Dalam Pengembangan Bidang Usaha Biogas dari Limbah Kelapa Sawit yang Berkelanjutan Ditinjau dari Aspek Hukum Investasi

Limbel Seven Preyder Tamba, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., Ph.d.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hukum pada industri kelapa sawit dalam kaitannya dengan pengembangan usaha biogas dari limbah kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia, mengkaji bentuk dan substansi pengaturan hukum investasi yang relevan dan potensial dalam mendukung pengembangan usaha biogas dari limbah kelapa sawit sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan serta mengidentifikasi tantangan hukum dan merumuskan solusi hukum yang dapat mendorong kepastian hukum dalam implementasi investasi di bidang usaha biogas dari limbah kelapa sawit.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif-empiris, dengan menitikberatkan pada data primer dari wawancara dengan responden di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian dan pelaku usaha biogas dari Industri Kelapa Sawit, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, analisis perundang-undangan dan studi pustaka lainnya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis dan preskiptif untuk diperoleh kesimpulannya.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa belum ada regulasi yang secara eksplisit mendorong sinergi antara industri kelapa sawit dan sektor energi terbarukan dalam pengolahan limbah kelapa sawit menjadi biogas, baik dari kepastian regulasi maupun pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat arus investasi di sektor energi terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan aspek lingkungan, energi terbarukan, dan kepastian hukum, guna membentuk kerangka hukum investasi yang mampu mendorong pengembangan energi terbarukan berbasis limbah kelapa sawit secara berkelanjutan dan berkeadilan. Penataan regulasi tersebut menjadi hal mendesak untuk menjawab tantangan krisis energi dan perubahan iklim.

This study aims to identify and analyze the urgency of legal regulations in the palm oil industry in relation to the development of sustainable biogas businesses from palm oil waste in Indonesia, to examine the form and substance of relevant and potential legal regulations on investment in supporting the development of biogas businesses from palm oil waste as part of a sustainable development strategy, and to identify legal challenges and formulate legal solutions that can promote legal certainty in the implementation of investments in biogas businesses from palm oil waste.

This research was conducted using a normative-empirical juridical method, emphasizing primary data from interviews with respondents at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the Ministry of Agriculture, and biogas business actors from the Palm Oil Industry. Secondary data were obtained through literature studies, legislative analysis, and other literature studies. The data obtained were analyzed using qualitative methods and presented descriptively, analytically, and prescriptively to obtain conclusions.

The research revealed that there are no regulations explicitly promoting synergy between the palm oil industry and the renewable energy sector in processing palm oil waste into biogas, either in terms of regulatory certainty or the division of responsibilities between the government and business actors. This has led to a lack of legal certainty and hampered investment in the renewable energy sector. Therefore, a reformulation of legal policies that integrates environmental, renewable energy, and legal certainty aspects is needed to establish a legal investment framework capable of encouraging the development of renewable energy based on palm oil waste in a sustainable and equitable manner. This regulatory reform is urgently needed to address the challenges of the energy crisis and climate change.

Kata Kunci : industri kelapa sawit, biogas, limbah, hukum investasi, energi terbarukan