Kinerja Birokrat Perempuan dalam memberikan pelayanan publik :: Studi tentang faktor kultural dalam mempengaruhi kinerja Birokrat Perempuan di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu

ROSDIANA, Drs. Haryanto, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa dampak perubahan pelayanan publik, dimana sekarang ini segenap aparat pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berorientasi kinerja yang bisa diberikan pada masyarakat. Secara yuridis formal setiap aparat birokrasi mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memberikan pelayanan publik. Namun dalam prakteknya peranan birokrat perempuan masih banyak ketinggalan perannya dibandingkan dengan birokrat laki-lakinya. Penelitian ini ingin mengetahui kinerja birokrat perempuan dalam pelayanan publik di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dilakukan karena dengan mengetahui kinerja birokrat perempuan dalam pelayanan publik, maka akan diperoleh gambaran dan informasi tentang pelayanan yang diberikan oleh birokrat perempuan. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang akan menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini ingin menggambarkan kinerja birokrat perempuan di Biro PP dan Kesra Kantor Setda Provinsi Bengkulu, serta mengeksplorasi faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja birokrat perempuan, dalam hal ini memfokuskan pada faktor kultural. Untuk itu diperlukan sejumlah informan sebagai sumber informasi dan data berkaitan dengan topik penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah : Aparat Setda Bengkulu dan juga tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan : Secara umum kinerja birokrat perempuan di Kantor Sekretariat Daerah propinsi Bengkulu, khususnya di Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik belum optimal. Hal ini nampak dari pelayanan publik birokrat Perempuan yang masih berorientasi pada perintah atasan secara ketat dan prosedural, sehingga setiap penyelenggaraan tugas belum bisa berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti beberapa surat resmi dan berbagai bantuan, kendati semua memiliki akses terhadap pelayanan itu, namun ada perlakuan istimewa terhadap kelompok-kelompok tertentu. Perlakuan istimewa itu diberikan kepada kelompok memiliki hubungan kedekatan secara kekeluargaan dengan aparat birokrasi, disamping juga kepada pelanggan yang memiliki status sosial ekonomi tinggi. Ternyata faktor kultural tentang peran perempuan masa lalu masih mempengaruhi kinerja birokrat perempuan. Disamping itu juga faktor kesiapan dari pihak perempuan itu sendiri juga perlu ditingkatkan, sehingga setiap ada peluang untuk mengembangkan karir dan jabatan birokrat perempuan bisa berkompetisi. Untuk itulah perlunya meningkatkan kemampuan bagi birokrat perempuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

The implementation of Law Number 22 Year 1999 brings impact on public service changes, where nowadays all government instruments are demanded to give performance-oriented public service. Formal juridically, every bureaucracy apparatus has an equal responsibility in servicing public. However, in fact the role of female bureaucrat is much left behind compare with the male. The purpose of research is to find out the performance of female bureaucrat in public service at Women Empowerment and Welfare of The People Bureau (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat) of Regional Secretary Office of Bengkulu Province. It is considered important because by finding out the performance of female bureaucrat in public service, thus it can be achieved description and information of service to be given by them. This research used a qualitative descriptive type, namely to describe phenomenon to be observed in-depth. It describes the performance of female bureaucrat at Women Empowerment and Welfare of The People Bureau (Biro PP dan Kesra) of Regional Secretary Office of Bengkulu Province and explores factors that influence performance of female bureaucrat, in which focusing on cultural factor. Thus, a number of informant is needed as information and data resource regarding with the research topic. The informants are apparatus of Regional Secretary of Bengkulu Province and some prominent figures of the community. The research reveals that : In general, the performance of female bureaucrat at Regional Secretary Office of Bengkulu Province, particularly in Women Empowerment and Welfare of The People Bureau (Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat) in carrying out public service is not optimal yet. It is evident from public service of female bureaucrat that still strictly and procedurally oriented to the superiors, so that every task implementation doesn’t side with public interest yet as service receiver. In public service implementation as on some formal letters and any other assistance, although all have acces to the service, there is a kind of special treatment to particular groups. This special treatment is given to a group who has close familial relation with bureaucracy apparatus and to customer with high economic social status. In fact, cultural factor on woman role of the past still has great influence to the performance of female bureaucrats. Beside that, their readiness factor needs to be improved, so that every time there is a chance to develop career and position of bureaucrat, they will be able to compete. For the reason mentioned above, it is considered necessary for female bureaucrat to increase their ability both from formal or non formal education

Kata Kunci : Kinerja Birokrat Perempuan,Kultural, Performance, female bureaucrat, cultural factor, woman’s role