Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Mencegah Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Prasetio Pramudiyono, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tesis ini bertujuan untuk mengkaji efektivitias implementasi Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 dan pembaruan hukum kewajiban notifikasi penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham dan/atau aset dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif – empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif secara deskriptif analitis. Data diperoleh melalui sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan sumber data sekunder melalui studi dokumen serta penelitian lapangan dengan wawancara narasumber. Data – data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan, pertama secara substansi hukum, Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan post-merger notification sehingga tidak efektif dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena tidak sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yakni mencegah persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli. Dalam aspek struktur hukum, Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 belum efektif karena KPPU bersifat pasif dalam pengawasan merger dan akuisisi. Dari aspek budaya hukum, implementasi Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban notifikasi. Kedua, pembaruan hukum dari aspek substansi hukum yakni mengubah kewajiban notifikasi penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham dan/atau aset dari pendekatan post-merger notification menjadi pre-merger notification. Selanjutnya dalam aspek struktur hukum, diperlukan peningkatan kapasitas KPPU melalui pelatihan, pemerataan SDM, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi antar lembaga. Terakhir dari aspek budaya hukum, dibutuhkan sosialisasi intensif, penguatan etika dan integritas, serta transparansi dalam pemeriksaan merger

This thesis aims to analyze the effectiveness of the implementation of Article 29 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation No. 57 of 2010 and the legal reform the notification obligation for mergers, consolidations, and/or acquisition in Indonesian competition law. The research uses a normative-empirical legal study approach with a descriptive analytical qualitative data analysis method. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources, with secondary data derived from document studies and field research through interviews with informants. The data collected in this study are analyzed descriptively using a deductive method. Based on the research findings, it can be concluded that, first, from the perspective of legal substance, Article 29 of Law No. 5 of 1999 adopts a post-merger notification approach, which is ineffective in preventing monopolistic practices and unfair business competition, as it does not align with the objective of Law No. 5 of 1999, namely to prevent unfair business competition and monopolistic practices. In terms of legal structure, Article 29 of Law No. 5 of 1999 has not been effective because the Indonesia Competition Commission (KPPU) plays a passive role in the supervision of mergers and acquisitions. From a legal culture perspective, the implementation of Article 29 of Law No. 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation No. 57 of 2010 shows an increase in business actors' compliance with the notification obligation. Second, the legal reform in terms of legal substance by changing the obligation to notify merger and acquisition from post-merger notification to pre-merger notification. Furthermore, in the aspect of legal structure, it is necessary to enhance the capacity of KPPU through training, equitable distribution of human resource, utilization of technology, and inter-agency collaboration. Lastly, from the legal culture’s aspect, which is intensive public dissemination, strenghthening ethics and integrity, as well as transparency in merger and acquisition review. 

Kata Kunci : Kewajiban notifikasi, efektivitas hukum, pembaruan hukum