Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Keputusan Bisnis Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Faradistia Nur Aviva, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji paradigma terkait pertanggungjawaban direksi BUMN atas timbulnya kerugian negara serta posisi keuangan negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Analisis ini diarahkan untuk menelaah bagaimana pandangan terhadap tanggung jawab direksi BUMN dalam hal terjadinya kerugian negara, sekaligus menilai kedudukan keuangan negara sebagaimana seharusnya dipahami pasca diberlakukannya perundang-undangan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum untuk menemukan kebenaran berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif menghasilkan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta tersier yang didukung data primer dengan hasil wawancara dengan narasumber. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, membaca, mengkaji, guna mengumpulkan data dan wawancara dengan narasumber dengan pedoman wawancara. Selanjutnya data diolah dengan cara analisis data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukan pertama, dengan dimasukkannya doktrin BJR dalam Pasal 9F ayat (1) UU BUMN membuat pergeseran paradigma  Pertanggungjawaban pidana direksi BUMN sebelum dilanjutkan pada tahap pengadilan, penyidik haruslah sudah mengkualifikasikan apakah keputusan direksi telah sesuai dengan syarat yang ada dalam amanat pasal tersebut atau menyalahi syarat-syarat tersebut. Kedua, dengan adanya paradigma baru membuat pertanggungjawaban pidana direksi BUMN juga harus dilaksanakan sesuai doktrin Business Judgment Rules dan pemisahan kualifikasi pertanggungjawaban pidana.

This thesis aims to examine the paradigm related to the accountability of SOE directors for state losses and the position of state finances after the enactment of Law Number 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises. This analysis is aimed at examining how the board of directors of SOEs is viewed in terms of their responsibility for state losses, while also assessing the state's financial position as it should be understood after the enactment of the law.

This research is a type of normative legal research, which emphasizes the analysis of legal norms to find the truth based on laws and court decisions. The approach used is a legislative approach. In normative legal research, secondary data is produced, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials supported by primary data from interviews with sources. Data collection tools were carried out through literature studies, reading, and reviewing to collect data and interviews with informants using interview guidelines. Furthermore, the data was processed using qualitative data analysis with deductive inference methods.

 The results of this study show that, first, the inclusion of the BJR doctrine in Article 9F paragraph (1) of the SOE Law has shifted the paradigm of criminal liability of SOE directors. Before proceeding to the court stage, investigators must qualify whether the directors' decisions are in accordance with the requirements in the article or violate these requirements. Second, with the existence of a new paradigm, the criminal liability of SOE directors must also be implemented in accordance with the Business Judgment Rule doctrine and the separation of criminal liability qualifications.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Keuangan Negara, Direksi, BUMN, Keputusan Bisnis.