Etika Administrasi Pada Sistem Birokrasi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: Konsep, Penerapan dan Dampak

Rahmy Nursyafhira, Dr. Mustofa Anshori Lidinillah, M. Hum.; Dr. Ridwan Ahmad Sukri

2025 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian ini mengkaji konsep, penerapan, dan dampak etika administrasi dalam sistem birokrasi di Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah krusialnya peran etika administrasi sebagai landasan moral bagi birokrat dalam menjalankan tugas pelayanan publik, di tengah tantangan seperti potensi penyalahgunaan wewenang dan dilema etis dalam penyampaian informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip etika yang dianut, menganalisis implementasinya dalam mekanisme kerja, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja institusi dan kepercayaan publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, yang mencakup peraturan internal, laporan kinerja, dan perjanjian kinerja, serta observasi terhadap produk komunikasi yang dihasilkan oleh Biro Humas di berbagai platform media. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip etika seperti integritas, transparansi, dan akuntabilitas diinternalisasikan dalam kebijakan dan praktik kehumasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Humas Kementerian Perindustrian telah mengadopsi prinsip-prinsip etika administrasi yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan program kerja. Penerapannya terlihat melalui mekanisme seperti evaluasi kinerja berbasis indikator, peningkatan transparansi informasi publik yang ditandai dengan predikat "Informatif" dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan. Dampak positif dari implementasi ini adalah meningkatnya citra positif kementerian dan efektivitas komunikasi publik. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan resistensi terhadap perubahan dan pengelolaan dilema etis dalam situasi krisis.

This study examines the concept, implementation, and impact of administrative ethics within the bureaucratic system of the Bureau of Public Relations, Ministry of Industry of the Republic of Indonesia. The background of this research lies in the crucial role of administrative ethics as a moral foundation for bureaucrats in carrying out public service duties, amid challenges such as potential abuse of authority and ethical dilemmas in information dissemination. The purpose of this study is to identify the adopted ethical principles, analyze their implementation in work mechanisms, and evaluate their impact on institutional performance and public trust.

The research employs a qualitative case study approach. Data collection was conducted through document analysis, including internal regulations, performance reports, and performance agreements, as well as observation of communication outputs produced by the Bureau of Public Relations across various media platforms. The analysis focuses on how ethical principles such as integrity, transparency, and accountability are internalized into public relations policies and practices.

The findings reveal that the Bureau of Public Relations of the Ministry of Industry has adopted administrative ethics principles, which are reflected in various policies and work programs. Their implementation is evident through mechanisms such as performance evaluations based on indicators, enhanced transparency of public information as demonstrated by the “Informative” predicate in the Public Information Disclosure Award, and the utilization of technology to improve services. The positive impacts of this implementation include an enhanced institutional image and more effective public communication. Nevertheless, challenges remain, particularly regarding resistance to change and the management of ethical dilemmas in crisis situations.

Kata Kunci : prinsip-prinsip etika administrasi, birokrasi, kepercayaan publik, Biro Humas Kementerian Perindustrian Repubik Indonesia