Mengurai Kondisi Sosial dan Politik yang Melanggengkan Praetorianisme di Pakistan Setelah Transisi Demokrasi Tahun 2008

Muhammad Azpa Rayyan Mulyana, Yulida Nuraini Santoso, S.I.P., M.Sc.

2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisis persistensi praetorianisme di Pakistan setelah transisi demokrasi tahun 2008 dari sisi permasalahan sosial dan politik di Pakistan. Dengan menggunakan lensa analisis praetorianisme dari Perlmutter (1969), penelitian ini menganalisis bagaimana buruknya kondisi sosial yang ditandai dengan rendahnya kohesi sosial, fratricidal kelas, kelas menengah yang tidak terkonsolidasi, dan pengelolaan sumber daya material yang tidak efisien berinteraksi dengan kondisi politik yang disfungsional dengan adanya disparitas antara pusat dan pinggiran, institusionalisasi politik yang lemah, partai politik yang tidak efektif, dan intervensi sipil dalam militer. Melalui pendekatan kualitatif interpretatif, penelitian ini mengungkap bahwa kerusakan di dalam faktor-faktor sosial politik ini berdampak pada langgengnya praetorianisme di Pakistan dalam tiga hal, yaitu kerentanan sipil yang dieksploitasi militer untuk menguatkan posisinya, kegagalan konsolidasi sipil untuk menyingkirkan militer dari ranah politik, dan legitimasi pemerintahan sipil yang tererosi. Penelitian ini berkontribusi dalam keilmuan hubungan internasional dengan memperlihatkan dinamika relasi sipil-militer dan demokratisasi di Pakistan setelah rezim otoritarianisme militer.

This study analyzes the persistence of praetorianism in Pakistan after the 2008 democratic transition from the viewpoint of Pakistan’s social and political problems. Using Perlmutter’s (1969) praetorianism analytical lens, this study analyzes how adverse social conditions—marked by low social cohesion, fratricidal class, an unconsolidated middle class, and disarrayed management of material resources—interact with dysfunctional political conditions characterized by center–periphery disparities, weak political institutionalization, ineffective political parties, and civilian intervention in the military. Through an interpretivist qualitative approach, this study reveals that the breakdown within these social and political factors sustain praetorianism in Pakistan in three ways, namely civilian vulnerabilities exploited by the military to strengthen its leverage, the failure of civilian consolidation to dislodge the military from the political arena, and the erosion of civilian government legitimacy. This study contributes to the discipline of International Relations by illuminating the dynamics of civil–military relations and democratization in Pakistan after military authoritarian rule.

Kata Kunci : Praetorianisme, Pakistan, relasi sipil dan militer, transisi demokrasi, fragmentasi sosial, disfungsi politik, kerentanan sipil