Collaborative Governance pada Program Kampung Iklim di Kampung Rawajati, Jakarta Selatan
Indira Safitri Firdaus, Dr. Silverius Djuni Prihatin, M.Si.
2025 | Skripsi | ILMU SOSIATRI
Sinergi antara masyarakat, swasta,
dan pemerintah diperlukan agar program lingkungan berbasis komunitas berjalan
efektif dan berkelanjutan. ProKlim Kampung Rawajati menjadi unit analisis karena
mampu memotret fenomena kolaborasi multipihak dalam upaya adaptasi dan mitigasi
iklim di tingkat lokal.
Penelitian ini menggunakan
perspektif Collaborative governance dari Ansell & Gash (2007) yang
dikembangkan lebih lanjut oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012). Kerangka
ini dioperasionalisasikan menjadi empat tahap tata kelola kolaboratif, yakni pembentukan
visi bersama, partisipasi, jejaring, dan kemitraan, untuk melihat proses
kolaborasi dalam ProKlim mencerminkan prinsip deliberatif, inklusif, dan
adaptif.
Pendekatan yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif, berlokasi di RW?03 Kampung Rawajati, Pancoran, Jakarta
Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan delapan informan kunci
(Dinas LH Jakarta dan Suku Dinas LH Jakarta Selatan, PT Astra International, Ketua RW/ProKlim,
penggerak/kader lingkungan, dan masyarakat umum) serta observasi partisipatif.
Analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka collaborative
governance untuk mengidentifikasi proses kolaborasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa collaborative governance pada ProKlim di Rawajati belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip collaborative governance yang utuh. Visi bersama
masih bersifat top–down, partisipasi masyarakat dominan pada tahap
pelaksanaan tetapi minim dalam perencanaan dan evaluasi, jejaring lintas aktor
berjalan ad-hoc dan belum terlembaga, sementara kemitraan masih
hierarkis dengan swasta berperan terbatas sebagai fasilitator teknis. Dengan
demikian, untuk tercapainya collaborative governance pada ProKlim di
Rawajati perlunya pelembagaan forum kolaboratif lintas aktor yang deliberatif
dan berkelanjutan agar visi, partisipasi, jejaring, dan kemitraan dapat
berjalan lebih setara dan inklusif.
Synergy between communities, the private sector, and
the government is needed to ensure that community-based environmental programs
are effective and sustainable. The Climate Village Program (ProKlim) in Kampung
Rawajati is chosen as the case study because it illustrates multi-stakeholder
collaboration in local climate adaptation and mitigation.
This research applies the collaborative governance
perspective of Ansell & Gash (2007), further developed by Emerson,
Nabatchi, & Balogh (2012). The framework is used through four stages, which
are joint visioning, participation, networking, and partnership, to examine
whether ProKlim reflects deliberative, inclusive, and adaptive principles.
A qualitative descriptive method was used in RW 03,
Kampung Rawajati, Pancoran, South Jakarta. Data were collected through
interviews with eight key informants (government agencies, private sector,
community leaders, environmental cadres, and residents) and participatory
observation. Thematic analysis was conducted with reference to the
collaborative governance framework.
The findings show that collaborative governance in
ProKlim Rawajati is not yet fully realized. The vision is mostly top–down,
participation is strong in implementation but weak in planning and evaluation,
networks are ad-hoc and not institutionalized, and partnerships remain
hierarchical with the private sector acting mainly as a technical facilitator.
To strengthen collaborative governance, an institutionalized, cross-actor forum
is needed to ensure visioning, participation, networking, and partnership are
more equal and inclusive.
Kata Kunci : Program Kampung Iklim, collaborative governance, kemitraan multipihak, partisipasi komunitas
