Ketimpangan Gender Dalam Parlemen, Pemerintahan, dan Ranah Adat Serta Implikasinya Terhadap Tergesernya Peran Bundo Kanduang di Sumatera Barat

Leoni Yessa Tifani, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, pengalaman, tantangan, dan peluang Bundo Kanduang dalam ranah adat, politik,dan pemerintahan di Sumatera Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di ranah legislatif dan pemerintahan lokal. Penelitian ini menelaah dinamika negosiasi identitas perempuan Minangkabau di tengah persilangan nilai adat, agama, dan tuntutan modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem matrilineal menempatkan perempuan pada posisi simbolik yang tinggi, realitas partisipasi politik mereka masih terbatas. Peran Bundo Kanduang lebih banyak difokuskan pada pemeliharaan adat, pendidikan moral, dan pengelolaan sosial budaya, sementara keterlibatan dalam pengambilan keputusan formal di ruang politik dan pemerintahan masih minim. Hambatan yang dihadapi bersumber dari faktor internal (kurangnya kepercayaan diri, minimnya dukungan keluarga), faktor sosial budaya (pengaruh nilai patriarki dan pembatasan ruang gerak melalui norma adat), serta faktor struktural politik (minimnya akses terhadap sumber daya dan jaringan politik). Namun, penelitian ini juga mengungkap adanya pergeseran peran Bundo Kanduang ke arah yang lebih progresif, di mana mereka mulai memanfaatkan identitas adat sebagai modal sosial untuk terlibat dalam organisasi modern, pemerintahan nagari, dan bahkan pencalonan legislatif. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan Minangkabau memerlukan rekonstruksi tafsir adat yang lebih inklusif serta perubahan struktural yang mendukung kesetaraan gender di ruang publik.

This study aims to analyze the roles, experiences, challenges, and opportunities of Bundo Kanduang in the spheres of custom, politics, and governance in West Sumatera, as well as to identify the factors contributing to the low representation of women in legislative bodies and local government. This research examines the dynamics of negotiating Minangkabau women's identities amidst the intersection of customary values, religion, and the demands of modernization. The findings reveal that although the matrilineal system places women in a highly symbolic position, their actual political participation remains limited. The roles of Bundo Kanduang are largely focused on preserving customs, providing moral education, and managing socio cultural affairs, while involvement in formal decision making within politics and governance remains minimal. The barriers they face stem from internal factors ( lack of self confidence, limited family support), socio cultural factors ( the influence of patriarchal values and restrictions on women's mobility through customary norms), and  structural political factors  (limited access to resources and political network). Nevertheless, this study also uncovers a progressive shift in the roles of Bundo Kanduang, where they have begun to utilize their customary identity as social capital to engage in modern organizations, village governance, and even legislative candidacy. These findings underscore that the empowerment of Minangkabau women requires a reconstruction of customary interpretations to be more inclusive, along with structural changes that support gender equality in the public sphere.

Kata Kunci : Bundo Kanduang, Minangkabau, Matrilineal, Politik, Ketimpangan Gender