Analisis Komparatif Manajemen Koalisi Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Jokowi

Muhammad Salman Alfarisi, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Koalisi merupakan nadi utama presidensialisme multipartai di Indonesia, yang berdampak langsung pada dinamika kekuasaan seorang presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif strategi manajemen koalisi Presiden Abdurrahman Wahid (selanjutnya disebut Gus Dur) dan Presiden Joko Widodo (selanjutnya disebut Jokowi) dan implikasinya terhadap keberlangsungan kekuasaan presiden. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus dan analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini mengumpulkan data dari studi pustaka, dokumen resmi, serta wawancara mendalam dengan politisi, pengamat, dan aktor yang terlibat langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Dur, meskipun mengedepankan idealisme pluralisme dan supremasi sipil, gagal mempertahankan stabilitas karena lemahnya manajemen koalisi, konflik dengan elite partai, serta resistensi terhadap kebijakannya, yang berujung pada pemakzulan tahun 2001. Sebaliknya, Jokowi berhasil mempertahankan stabilitas dengan membangun koalisi super mayoritas berbasis patronase, distribusi jabatan, dan kooptasi oposisi, yang memungkinkan terlaksananya agenda politiknya sekaligus memperpanjang pengaruh kekuasaan hingga ke ranah politik dinasti. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan manajemen koalisi tidak hanya ditentukan oleh konteks kelembagaan dan dukungan awal, tetapi juga oleh pilihan strategi presiden dalam menyeimbangkan idealisme dengan pragmatisme politik. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk memahami paradoks presidensialisme multipartai di Indonesia pasca-Reformasi, yang menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan memungkinkan untuk dicapai meskipun dalam iklim politik yang sulit dalam konteks presidensialisme multipartai.

Coalitions are the lifeblood of multiparty presidentialism in Indonesia, directly impacting the dynamics of presidential power. This study aims to comparatively analyze the coalition management strategies of President Abdurrahman Wahid (Gus Dur) and President Joko Widodo (Jokowi) and their implications for the sustainability of presidential power. Using qualitative methods through case studies and descriptive-comparative analysis, this study collects data from literature reviews, official documents, and in-depth interviews with politicians, observers, and actors directly involved. The results show that Gus Dur, despite prioritizing the ideals of pluralism and civil supremacy, failed to maintain stability due to weak coalition management, conflicts with party elites, and resistance to his policies, which culminated in his impeachment in 2001. In contrast, Jokowi succeeded in maintaining stability by building a supermajority coalition based on patronage, distribution of positions, and co-option of the opposition, which enabled the implementation of his political agenda while extending his influence into the realm of dynastic politics. The study's conclusion confirms that the success and failure of coalition management are determined not only by the institutional context and initial support, but also by the president's strategic choices in balancing idealism with political pragmatism. These findings provide an important contribution to understanding the paradox of multiparty presidentialism in post-Reformasi Indonesia, demonstrating that government stability is possible despite the difficult political climate within a multiparty presidential context.

Kata Kunci : Gus Dur, Jokowi, Presidensialisme Multipartai, Manajemen Koalisi, Strategi, Keberlangsungan Kekuasaan