Tekanan Eksternal mempengaruhi Dinamika Organisasi Terhadap Pergeseran Akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Hafidz Musyaffa Arifandi, Drs. Yuyun Purbokusumo, M.Si., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Instisari

Penelitian ini mengkaji pergeseran akuntabilitas yang mengarah kepada disfungsi akuntabilitas di KPK sebagai dampak dari tekanan eksternal yang masif mempengaruhi dinamika organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tekanan eksternal tersebut memengaruhi dinamika internal organisasi dan menyebabkan pergeseran paradigma akuntabilitas di KPK. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berjenis studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber internal KPK dan analisis dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal dari aspek politik-legislasi, hukum-administratif, serta sosial telah secara fundamental mengubah dinamika internal KPK. Dinamika ini terciptanya Dewas, perubahan status pegawai, dan pergeseran budaya kerja. Dampak utamanya adalah terjadinya pergeseran akuntabilitas yang mengarah kepada disfungsi akuntabilitas, yang ditandai oleh dua fenomena sentral. Pertama, pergeseran paradigma dari akuntabilitas produk (diukur dari efektivitas pemberantasan korupsi seperti Operasi Tangkap Tangan) ke akuntabilitas prosedural (diukur dari kepatuhan terhadap prosedur dan perizinan Dewas). Kedua, pergeseran forum akuntabilitas utama dari yang bersifat horizontal (kepada publik) menjadi vertikal (kepada Presiden dan DPR). Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPK kini berada dalam kondisi "akuntabilitas yang mengambang", di mana lembaga tampak akuntabel secara prosedural di hadapan forum politik, namun kinerjanya dinilai menurun dan tidak efektif di mata publik. Pengejaran legitimasi hukum dan kepatuhan prosedural telah mengorbankan mandat utama KPK yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.

 

Kata Kunci: Disfungsi Akuntabilitas, KPK, Tekanan Eksternal, Dinamika Organisasi, Akuntabilitas Prosedural, Dewan Pengawas

Abstract

This study examines the shift in accountability leading to accountability dysfunction within the Corruption Eradication Commission (KPK) as a result of massive external pressures affecting organizational dynamics. The purpose of this study is to analyze how these external pressures influence internal organizational dynamics and lead to a paradigm shift in accountability within the KPK. Using a qualitative case study approach, data was collected through in-depth interviews with internal KPK sources and analysis of relevant documents. The results indicate that external pressures from political-legislative, legal-administrative, and social perspectives have fundamentally altered the internal dynamics of the KPK. These dynamics include the creation of the Supervisory Board (Dewan Supervisory Agency), changes in employee status, and shifts in work culture. The primary impact is a shift in accountability leading to accountability dysfunction, characterized by two central phenomena. First, a paradigm shift from product accountability (measured by the effectiveness of corruption eradication efforts such as sting operations) to procedural accountability (measured by compliance with Supervisory Board procedures and permits). Second, a shift in the primary accountability forum from horizontal (to the public) to vertical (to the President and the House of Representatives). This study concludes that the Corruption Eradication Commission (KPK) is currently experiencing a state of "floating accountability," where the institution appears procedurally accountable to political forums, but its performance is deemed declining and ineffective by the public. The pursuit of legal legitimacy and procedural compliance has compromised the KPK's primary mandate, ultimately weakening its effectiveness in eradicating corruption.

 

Keywords: Accountability Dysfunction, KPK, External Pressure, Organizational Dynamics, Procedural Accountability, Supervisory Board

Kata Kunci : : Disfungsi Akuntabilitas, KPK, Tekanan Eksternal, Dinamika Organisasi, Akuntabilitas Prosedural, Dewan Pengawas