Penelitian ini membahas kegagalan implementasi Perjanjian Damai Abuja yang diinisiasi oleh Economic Community of West African States (ECOWAS) dalam upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Liberia pasca-perang saudara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menganalisis dinamika politik, keamanan, ekonomi, dan sosial yang berkontribusi terhadap gagalnya proses rekonsiliasi melalui kerangka teori Peace Agreement Implementation (PAI).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi perjanjian disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan transisi, dominasi faksi bersenjata dalam struktur politik, serta ketidaknetralan pasukan penjaga perdamaian ECOMOG yang berada di bawah koordinasi ECOWAS. Program pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR) tidak berjalan efektif akibat keterbatasan pendanaan dan lemahnya pengawasan, sementara dimensi ekonomi dan keadilan transisional diabaikan sehingga memperdalam marginalisasi masyarakat sipil. Keterlibatan para pemimpin perang dalam pemerintahan transisi juga menciptakan "perdamaian semu" yang sarat kepentingan elitis.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan implementasi Perjanjian Abuja tidak hanya bersumber dari perilaku aktor lokal (spoilers), tetapi juga dari kelemahan struktural ECOWAS sebagai fasilitator regional yang tidak mampu memastikan desain kelembagaan dan mekanisme implementasi yang inklusif, netral, dan berkelanjutan.
This research examines the failure of the Abuja Peace Agreement, initiated by the Economic Community of West African States (ECOWAS), in achieving sustainable peace in post-civil war Liberia. Using a qualitative approach with a case study method, the study analyzes the political, security, economic, and social dimensions that contributed to the breakdown of the reconciliation process, framed through the theory of Peace Agreement Implementation (PAI).
The findings reveal that the failure of the agreement's implementation stemmed from the weak institutional capacity of the transitional government, the dominance of armed factions within the political structure, and the lack of neutrality of the ECOMOG peacekeeping forces under ECOWAS supervision. The disarmament, demobilization, and reintegration (DDR) programs were poorly executed due to limited funding and weak oversight, while economic recovery and transitional justice aspects were largely neglected-further marginalizing civil society. Moreover, the inclusion of warlords within the transitional government created an elitist "warlord peace" that lacked legitimacy and sustainability.
The study concludes that the failure of the Abuja Peace Agreement was not solely caused by local spoilers, but also by ECOWAS's structural weaknesses as a regional facilitator unable to ensure an inclusive, neutral, and affective implementation design.
Kata Kunci : ECOWAS, Perang Sipil Liberia, Perjanjian Abuja, Peace Agreement Implementation, Pemerintahan Transisi Liberia
