Dinamika Coalition Building Aksi Kamisan Jakarta dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework.

Rachel Deluno, Dr. Suripto, A.Md.., S.I.P., MPA.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sepenuhnya tanggung jawab negara dan telah tertuang dalam amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Melalui kedua dasar hukum tersebut, negara berperan untuk menjamin penyelenggaraan dan perlindungan HAM bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, berbagai kasus pembungkaman, represivitas aparat, penculikan, hingga penghabisan nyawa yang terjadi dalam sejarah Orde Baru dan Reformasi Indonesia, menunjukkan adanya praktik pelanggaran HAM berat yang bahkan hingga saat ini masih belum bisa menemukan penyelesaian yang berkeadilan bagi korban dan keluarga korban.  Aksi Kamisan merupakan salah satu gerakan advokasi yang memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Melalui sudut pandang Advocacy Coalition Framework, penelitian ini mengidentifikasi bahwa selain menjadi gerakan kolektif, Aksi Kamisan juga merupakan wadah bagi berkumpulnya koalisi pro-judicial yang terbentuk karena adanya kesamaan keyakinan, nilai, dan pandangan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa beliefs systems yang ada di dalam koalisi pro-judicial sangat berpengaruh terhadap arah dan proses pengambilan keputusan di dalam koalisi meskipun secara struktural, koalisi ini tidak memiliki struktur kepengurusan baku. Meskipun secara luaran kebijakan advokasi ini belum berdampak apa pun, tetapi bagi Aksi Kamisan, aksi ini sangat berhasil untuk terus merawat ingatan publik terhadap pelanggaran HAM dan membangun kesadaran bersama. Implikasi dari kemenangan kecil begitu bermakna bagi konsistensi Aksi Kamisan yang terus bertumbuh di berbagai pecahan daerah di Indonesia.

Human rights are the responsibility of the state and are enshrined in the constitutional mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 39/1999 on Human Rights. Through these two legal bases, the state plays a role in ensuring the implementation and protection of human rights for every citizen without exception. However, various cases of silencing, repression of the authorities, kidnapping, and loss of life that occurred in the history of the New Order and Reform of Indonesia, indicate the existence of gross human rights violations that even today still cannot find a just solution for victims and families of victims. Aksi Kamisan is one of the advocacy movements that fight for justice for victims of gross human rights violations in Indonesia. Through the perspective of the Advocacy Coalition Framework, this study identifies that in addition to being a collective movement, the Aksi Kamisan is also a forum for the gathering of pro-judicial coalitions formed because of the common beliefs, values, and views on the resolution of cases of gross human rights violations in Indonesia, which must be in accordance with Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. Using a phenomenological approach, this study found that the beliefs systems within the pro-judicial coalition are very influential on the direction and decision-making process within the coalition even though structurally, the coalition does not have a standardized management structure. Although outwardly this advocacy policy does not seem to have any impact, for Aksi Kamisan, this action is very successful in maintaining public memory of human rights violations and raise the awareness. The implications of this small victory are meaningful for the consistency of Aksi Kamisan, which continues to grow in various parts of Indonesia.

Kata Kunci : Advokasi, HAM, Advocacy Coalition Framework, Beliefs system, Aksi Kamisan