Dinamika Kontestasi Ruang dan Resistensi Masyarakat dalam Konflik Sengketa Lahan di Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

Nurul Zaqia Ramadan, Joash Elisha Stephen Tapiheru, S.I.P., M.A., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Di tengah maraknya praktik penggusuran permukiman masyarakat yang dibingkai melalui jalur hukum, konflik sengketa lahan di Dago Elos berlangsung dengan lebih dinamis hingga ke tahap peninjauan kembali yang kedua—sebuah mekanisme luar biasa di perkara perdata. Konflik Dago Elos menghadirkan kontestasi politis antara ruang kolektif masyarakat melawan klaim ruang privat Muller Bersaudara dan PT Dago Inti Graha yang didukung oleh rezim legal-formal negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kompleksitas konflik yang dihadapi warga Dago Elos serta bagaimana mereka justru melakukan perlawanan aktif hingga mampu membalikkan dominasi kuasa atas kontestasi ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus dengan analisis menggunakan teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre dan teori hak atas kota oleh David Harvey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim legal-formal negara yang bekerja di ranah hukum sempat menguntungkan pihak swasta yang menggunakan modal politik-ekonomi untuk melegalisasi klaimnya. Namun, konflik menjadi dinamis ketika masyarakat balik melakukan gerakan perlawanan berbasis hak atas kota. Masyarakat memobilisasi modal sosial, budaya, dan simbolik melalui pemaknaan ulang perjuangan, pembentukan aliansi lintas jaringan, dan reaktivasi ruang kolektif di Dago Elos. Konsistensi perjuangan ini berhasil menciptakan tekanan publik yang signifikan dan mendorong lembaga-lembaga negara untuk bertindak lebih adil. Meski demikian, hegemoni rezim ruang negara yang dioperasionalisasi melalui hukum positif tetap mendominasi dan membingkai arah kontestasi ruang kota.

Amid the growing prevalence of eviction practices framed through legal channels, the land dispute in Dago Elos has unfolded dynamically, reaching the second stage of judicial review—an extraordinary mechanism in civil litigation. The Dago Elos conflict presents a political contestation between the community’s collective space and the private spatial claims of the Muller Brothers and PT Dago Inti Graha, both supported by the state’s legal-formal regime. This research aims to understand the complexity of the conflict faced by Dago Elos residents and how they have actively resisted to challenge the domination of power over spatial contestation. This study employs a qualitative case study method, analyzed through Henri Lefebvre’s theory of the production of space and David Harvey’s concept of the right to the city. The findings reveal that the state’s legal-formal regime, operating through the judicial system, initially favored private actors who utilized political-economic capital to legitimize their claims. However, the conflict became dynamic when the community initiated a resistance movement grounded in the right to the city. Residents mobilized social, cultural, and symbolic capital through the redefinition of their struggle, the formation of cross-network alliances, and the reactivation of collective spaces in Dago Elos. The consistency of this struggle generated significant public pressure, compelling state institutions to act more justly. Nevertheless, the hegemony of the state’s spatial regime—operationalized through positive law—remains dominant and continues to frame the direction of urban spatial contestation.

Kata Kunci : Kontestasi Ruang, Resistensi Masyarakat, Konflik Sengketa Lahan, Dago Elos, Produksi Ruang, Hak Atas Kota