Peran hutan kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Aceh Timur :: Studi kasus HKm KUD Karya Tani

DARWIS, Ahmad, Drs. Cornelis Lay, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sektor kehutanan diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil–hasilnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berperan terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di Kabupaten Aceh Timur? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berperan terhadap pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan di Kabupaten Aceh Timur. Pemberdayaan diukur berdasarkan indikator keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan dan beberapa responden atau informan kunci. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis mengalir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator keadilan sosial (social equity), pemberdayaan masih jauh dari yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak pernah terwujud dan peran lembaga swadaya masyarakat masih relatif kecil. Masyarakat sekitar hutan masih mempertahankan pola hidup tradisional yang dipilih oleh masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tidak terwujud. Walaupun hutan menjadi semakin penting bagi perekonomian Kabupaten Aceh Timur yang ditunjukkan dengan tingginya kontribusi hutan terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur, namun peningkatan pendapatan tidak pernah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di sekitar hutan. Jumlah masyarakat miskin setelah dilaksanakannya HPHKM di Kabupaten Aceh Timur masih relatif besar yang menunjukkan bahwa masyarakat belum menikmati hasil-hasil dari pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Timur yang terlihat dari tidak meningkatnya kesejahteraan mereka. Tidak adanya keadilan sosial dan tidak adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, tetapi juga seluruh stakeholder dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. baik dari sisi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun perguruan tinggi turut memberikan andil yang besar dalam ketidakberhasilan aspek pemberdayaan masyarakat. Demikian pula dengan pola pikir dan kebiasaan masyarakat juga menjadi salah satu kendala bagi keberhasilan pemberdayaan itu sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah, LSM dan pergurua n tinggi serta masyarakat itu sendiri sangat diperlukan dalam keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat.

The forestry sector is aimed to support the development and its outcome equity in increasing the society’s welfare, to strengthen the role of community in increasing the use of local potential optimally and comprehensively. Therefore, the problem formulation in this research is how is the role of community forestry management to the empowerment of community in the surrounding forest in East Aceh Regency. The empowerment is measured based on social equity and community welfare increase indicators. The type of research used is qualitative descriptive research. The data is obtained from literature study and some respondents and key informans. The analysis technique used is flow analysis model. The result of research shows that based on social equity indicator, the empowerment is much further from what is hoped. The participation of community in decision making is never come true and the role of non governmental organization is still low. The community surrounding the forest still keep the traditional live pattern chosen by the community. The community welfare increase doesn’t come true. Although the forest is more important in the economy of East Aceh Regency shown by the high contribution of forest sector to PDRB of East Aceh Regency, but the increase in income doesn’t touch most of the community surrounding the forest. The number of poor community after the implementation of HPHKM in East Aceh is relatively big. It shows that the community haven’t enjoyed the outcome of Community Forest management in East Aceh. It can be shown that there’s no welfare increase. Because there’s no social equity and no community welfare increase, it doesn’t become the responsibility of one side, but all stakeholders in community forest management. Both government, non government organization and the college has a great deal of responsibility in unsuccesfull aspect of community empowerment. The thought pattern and the community custom also become the obstacle in the success of the empowerment. Therefore, the role of government, NGO, college and community itself are needed in the success of community forest management, especially in community empowerment.

Kata Kunci : Politik Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan