Analisis Yuridis Dispensasi Kawin karena Kehamilan (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Kdl)

Aura Jinan Najla, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Kdl terhadap pelindungan anak di bawah umur serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif sehingga didominasi oleh data sekunder. Data sekunder kemudian didukung dengan hasil wawancara. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dapat memberikan pelindungan hukum kepada calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya melalui pengesahan hubungan keperdataan, tetapi juga berisiko melanggar prinsip pelindungan anak. Namun, dalam Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Kdl, hakim telah mengupayakan pelindungan anak dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pelindungan anak dalam pertimbangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jis. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun apabila permohonan tidak dikabulkan maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius. Bagi calon mempelai, keduanya tidak dapat melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum nasional. Bagi anak yang dikandung calon mempelai wanita, ia tidak secara otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya sehingga orang tuanya perlu mengajukan permohonan pengakuan atau pengesahan anak.

This study aims to examine and analyze the legal implications of the approval of marriage dispensation petition in the Determination of the Kendal Religious Court Number 41/Pdt.P/2024/PA.Kdl on the protection of minors, as well as to explore and analyze the legal consequences if such a petition is not granted.

This research is a normative juridical study with a statutory approach and descriptive method, relying primarily on secondary data. The secondary data are supported by interview results. This research was conducted through library research an interview. The collected data were analyzed qualitatively.

The results of this study conclude that the granting of a marriage dispensation can provide legal protection to prospective bride and her unborn child through the recognition of civil relationships. However, it also carriers the risk of violating the principles of child protection. In the Determination of the Kendal Religious Court Number 41/Pdt.P/2024/PA.Kdl, the judge made efforts to protect the minors by prioritizing the fundamental principles of child protection as stipulated in Article 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 2 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Petitions in conjunctions with Article 16 of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Petitions. Conversely, if the petition is not granted, it may lead to significant legal consequences. The prospective couple will be unable to enter into a legally recognized marriage under national law, an the unborn child will not automatically have a civil relationship with their biological father, thus requiring the parent to file for child legalization.

Kata Kunci : Dispensasi kawin, perkawinan di bawah umur, pelindungan anak.