Abandoned Land and Citizens’ Rights to Land: A Constitutional Analysis of Bogor’s Regional BPN's Role and Government Negligence in Indonesia

Peter John Lesmana, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini mengkaji implikasi konstitusional dari keberadaan tanah terlantar di Indonesia, dengan fokus pada peran BPN wilayah dan tanggung jawab negara dalam mengelola tanah demi kesejahteraan umum. Studi ini menyoroti lemahnya pengawasan dan koordinasi, khususnya di Kabupaten Bogor, yang menyebabkan banyak kasus tanah terlantar tidak terselesaikan dan berpotensi melanggar Pasal 33 dan 28 UUD 1945. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menelaah regulasi, kebijakan pemerintah, serta kasus relevan untuk mengidentifikasi bentuk kelalaian pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan pengawasan BPN wilayah dapat merugikan hak warga negara atas tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat memperkuat kerangka tata kelola pertanahan dengan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kantor BPN wilayah, memperbaiki koordinasi antar instansi, serta menerapkan langkah-langkah akuntabilitas yang lebih tegas. Dengan menyelaraskan kinerja BPN dengan amanat konstitusi, negara dapat menjamin pengelolaan tanah yang tepat, mengurangi korupsi, dan melindungi hak warga negara atas akses dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

This legal research examines the constitutional implications of abandoned land in Indonesia, focusing on the role of regional BPN offices and the state’s responsibility to manage land for public welfare. Despite the presence of legal mechanisms, many cases remain unresolved due to weak oversight and poor coordination, particularly in Bogor Regency. This study investigates how mismanagement of abandoned land violates constitutional mandates under Articles 33 and 28 of the 1945 Constitution. Employing a normative juridical approach with a case study analysis, this research evaluates statutory provisions, government regulations, and relevant case examples to assess how inaction or inefficiency by BPN reflects government negligence. The findings highlight constitutional violations rooted in poor land governance, lack of supervision, and the exploitation of land by private entities—issues that threaten the principles of social justice and legal certainty. The findings suggest that Indonesia can strengthen its land governance framework by enhancing oversight of regional BPN offices, improving coordination, and enforcing stricter accountability measures. By aligning BPN’s performance with constitutional obligations, the state can ensure proper land management, reduce corruption, and protect citizens’ rights to land access and use for the greatest benefit of the people.

Kata Kunci : Tanah Terlantar, Kelalaian Konstitusional, BPN Wilayah, Pasal 33 UUD 1945, Tata Kelola Pertanahan, Keadilan Sosial, Akuntabilitas Pemerintah / (Abandoned Land, Constitutional Negligence, Regional BPN, Article 33 UUD 1945, Land Governance, Social Justice,