Evaluating Indonesia’s Measures and the Obstacles Faced by BAKAMLA in Combating IUU Fishing by Foreign Vessels

Inezya Aisha Nadina, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing menjadi ancaman serius bagi kedaulatan maritim, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan Indonesia. Sebagai langkah penanggulangan, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berperan penting dalam penegakan hukum. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, praktik IUU fishing masih menjadi tantangan yang sulit diatasi. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Indonesia dalam memberantas IUU fishing serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BAKAMLA dalam menjalankan tugasnya. Studi ini menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi BAKAMLA mencakup keterbatasan kewenangan hukum dalam penegakan regulasi, tumpang tindih yurisdiksi dengan lembaga maritim lainnya, keterbatasan operasional dalam jumlah kapal patroli dan teknologi pengawasan, serta kendala finansial yang mempengaruhi kapasitasnya. Dengan pendekatan hukum kualitatif melalui analisis literatur dan pengumpulan data empiris, penelitian ini menyoroti perlunya reformasi hukum, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk memperkuat penegakan hukum maritim Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan IUU fishing dan memperkuat peran BAKAMLA dalam menjaga perairan Indonesia.

Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing poses a serious threat to Indonesia’s maritime sovereignty, economic stability, and environmental sustainability. As a response, Indonesia has implemented various measures, with the Maritime Security Agency (BAKAMLA) playing a key role in enforcing regulations. However, despite these efforts, IUU fishing remains a persistent challenge. This study evaluates Indonesia’s measures in combating IUU fishing and examines the obstacles faced by BAKAMLA in carrying out its mandate. The research identifies key challenges, including legal constraints limiting BAKAMLA’s enforcement authority, overlapping jurisdiction with other maritime agencies, operational limitations in terms of patrol fleets and surveillance technology, and financial constraints affecting its capacity. Through a qualitative legal approach, including literature analysis and empirical data collection, this study highlights the urgent need for legal reforms, improved inter-agency coordination, and enhanced resource allocation to strengthen Indonesia’s maritime law enforcement. The findings aim to provide policy recommendations to improve Indonesia’s anti-IUU fishing efforts and enhance BAKAMLA’s effectiveness in securing the nation’s waters.

Kata Kunci : IUU Fishing, BAKAMLA, Maritime Security