Rasio Legis dan Implikasi Yuridis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pada Badan Usaha yang Dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan

Heistiria Fertiwi, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M. Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis lahirnya pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada Ormas Keagamaan melalui Badan Usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan, serta menganalisis implikasi pemberian IUPK terhadap keadilan dalam mendorong sebaik-baik kesejahteraan masyarakat  atau justru menimbulkan ketidakadilan yang bersumber dari ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan atau disharmonisasi aturan terkait.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka dan didukung data dan informasi yang diperoleh langsung dari wawancara. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian Tesis yang pertama,lau rasio legis pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha yang dimiliki Ormas Keagamaan ini berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 agar tercipta kesehateraan masyarakat melalui pemberian secara prioritas ini untuk mengapresiasi atas jasa yang diberikan kepada Negara, kemampuan menjangkau masyarakat dan mitigasi pertambangan illegal. Hal ini berdasarkan kebijakan afirmatif Pemerintah melalui hak menguasai negara dan open legal policy bahwa Pemerintah dapat memberikan pemaknaan kebijakan secara terbuka, dan berangkat dari masalah bahwa BUMN/BUMD tidak dapat menjangkau semua Wilayah Pertambangan. Kedua, adanya indikasi pengaturan terhadap pemberian IUPK belum memberikan keadilan dikarenakan privilege tersebut bertolak belakang bahwa badan usaha swasta hakikatnya melalui proses lelang serta terhadap kapabilitas Ormas Keagamaan dalam mengelola pertambangan. Diketahui juga masih terdapat disharmonisasi aturan dalam aturan yang sama dan dengan aturan pelaksananya serta dampak dari kebijakan terhadap sosial masyarakat dan ekologi. Pemberian IUPK kepada Badan Usaha milik Ormas Keagamaan merupakan hal baru, sehingga menjadi pertanyaan terkait citra Ormas Keagamaan melalui nilai-nilai agama yang dipegang.

This thesis aims to analyze the legis ratio of the birth of granting Special Mining Business License (IUPK) to Religious Organizations through Business Entities owned by Religious Organizations, as well as analyzing the implications of granting IUPK for justice in encouraging the best welfare of the community or actually causing injustice stemming from discrepancies, inconsistencies, and or disharmonization of related rules.

The research method used in this research is normative with descriptive nature. Normative research is research by examining library materials and supported by data obtained directly from the source. Analysis of the data obtained using qualitative methods.

The first thesis research result, the legis ratio of granting a Special Mining Business License (IUPK) to a Business Entity owned by a Religious Organization is based on the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution in order to create public welfare through this priority grant to appreciate the services provided to the State, the ability to reach the community and mitigate illegal mining. This is based on the Government's affirmative policy through the right to control the state and open legal policy that the Government can provide open policy interpretation, and depart from the problem that BUMN / BUMD cannot reach all Mining Areas. Second, there are indications that the regulation on the granting of IUPK has not provided justice because the privilege contradicts that private business entities are essentially through the auction process and the capabilities of Religious Organizations in managing mining. It is also known that there is still disharmonization of rules in the same rules and with the implementing rules and the impact of policies on social society and ecology. The granting of IUPK to Business Entities owned by Religious Organizations is a new thing, so it becomes a question related to the image of Religious Organizations through the religious values held.

Kata Kunci : Rasio Legis, Pemberiaan Izin Usaha Pertambangan Khusus, Badan Usaha, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Keadilan