Antara Formalitas Negara dan Realitas Jalanan: Studi Akses Pekerja Informal Kota Yogyakarta Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Salsabil Ayu Laksmita, Dr. Silverius Djuni Prihatin, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

Penelitian ini mengkaji relasi antara formalitas negara dan realitas pekerja informal dalam mengakses BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus pada tiga lokasi utama, yaitu Kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, dan Terminal Giwangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pekerja informal untuk memahami pengalaman serta hambatan mereka dalam mengakses program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya melalui skema Bukan Penerima Upah (BPU).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan terbuka, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan informasi, keterbatasan ekonomi, serta hambatan administratif yang membuat sebagian besar pekerja informal tidak dapat mengakses perlindungan tersebut secara nyata. Rendahnya literasi digital, ketidakstabilan penghasilan, serta tidak adanya pendampingan turut memperkuat eksklusi terhadap hak jaminan sosial. Strategi informal seperti menabung mandiri atau bergantung pada solidaritas komunitas menjadi alternatif, meskipun tidak sistemik dan tidak berkelanjutan.

Kebijakan negara dinilai masih terlalu teknokratis dan top-down, tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial ekonomi pekerja informal. Negara hadir dalam bentuk regulasi, namun belum cukup dalam hal perlindungan yang konkret dan partisipatif. Dalam situasi ini, pekerja informal tetap berjuang melalui strategi negosiasi sosial yang cair dan kontekstual.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis komunitas, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga pelaksana seperti BPJS Ketenagakerjaan. Negara tidak hanya dituntut membuka akses formal, tetapi juga memperkuat kapasitas lokal dan solidaritas kolektif agar perlindungan sosial menjadi hak yang sungguh-sungguh dapat dijangkau dan diakses oleh semua warga negara, tanpa terkecuali.

This study examines the relationship between state formalities and the realities faced by informal workers in accessing BPJS Ketenagakerjaan in Yogyakarta, Indonesia. Using a qualitative case study approach, the research focuses on three main locations: Malioboro Area, Beringharjo Market, and Giwangan Terminal. Data collection was conducted through in-depth interviews with informal workers to explore their experiences, strategies, and barriers in accessing the BPJS Ketenagakerjaan program, particularly through the Non-Wage Recipient (BPU) scheme.

The findings reveal that although access to BPJS Ketenagakerjaan is formally available, in practice, informational gaps, economic constraints, and administrative obstacles prevent most informal workers from effectively obtaining social protection. Low digital literacy, unstable income, and the absence of guidance exacerbate social exclusion. Informal strategies, such as self-saving or relying on community solidarity, are employed as alternatives but remain non-systematic and unsustainable.

State policies are perceived as overly technocratic and top-down, insufficiently accommodating the diverse socioeconomic conditions of informal workers. While regulations exist, concrete and participatory protection is still limited. Consequently, informal workers continue to navigate protection through flexible, context-specific social negotiation strategies.

The study recommends more contextual, participatory, and community-based policy approaches, involving central and local governments as well as implementing agencies like BPJS Ketenagakerjaan. The state is called not only to provide formal access but also to strengthen local capacities and collective solidarity, ensuring social protection becomes a genuine right accessible to all citizens without exception.

Kata Kunci : Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan, Akses