Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung

Nisrina Mumtaz Vivany, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana oleh hakim militer dalam perkara prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung ditinjau dari alasan pemberatan pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana oleh hakim militer dalam perkara prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung ditinjau dari tujuan pemidanaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.
Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim militer dalam perkara prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung yang ditinjau dari alasan pemberatan pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sikap terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan, kondisi fisik dan psikologis korban, pencemaran nama baik institusi, peran dan tanggungjawab orang tua terhadap anak kandungnya, dan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan disiplin kehidupan prajurit.  Kedua, penjatuhan sanksi pidana oleh hakim militer dalam perkara prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung yang ditinjau dari tujuan pemidanaan meliputi teori absolut yang bertujuan sebagai pembalasan, teori relatif bertujuan untuk pencegahan, penjeraan, dan rehabilitasi, teori gabungan yang bertujuan sebagai pembalasan dan pencegahan, teori kontemporer bertujuan sebagai efek jera, edukasi rehabilitasi, pengendalian sosial dan keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan KUHP Nasional bertujuan sebagai pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, serta penumbuhan rasa penyesalan. 

This study aims to determine and analyze the imposition of criminal sanctions by military judges in cases involving Indonesian National Armed Forces soldiers as perpetrators of sexual violence against their own children, from the perspective of aggravating the sentence. This study also aims to determine and analyze the imposition of criminal sanctions by military judges in cases envolving Indonesian National Armed Forces soldiers as perpetrators of sexual violence against their own children, from the perspective of the purpose of sentencing.

This study is a normative legal study. The data used in this study are primary and secondary data. Data collection was conducted through literature review and interviews. Data analysis in this study employed qualitative methods. Conclusions were drawn using an inductive method.

This study presents two conclusions. First, the imposition of criminal sanctions by military judges in cases of TNI soldiers as perpetrators of sexual violence against biological children reviewed from the reasons for aggravating the criminal offense is influenced by several factors, namely the attitude of the defendant in providing testimony in court, the physical and psychological condition of the victim, defamation of the institution, the role and responsibility of parents towards their biological children, and the actions of the defendant that are contrary to the discipline of soldier life. Second, the imposition of criminal sanctions by military judges in cases of TNI soldiers as perpetrators of sexual violence against biological children reviewed from the purpose of punishment includes the absolute theory which aims for revenge, the relative theory aims for prevention, deterrence, and rehabilitation, the combined theory which aims for revenge and prevention, the contemporary theory aims for a deterrent effect, rehabilitation education, social control and restorative justice, and the purpose of punishment in the National Criminal Code aims for the prevention of criminal acts, the development of convicts, conflict resolution, and the growth of a sense of regret.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Pidana, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pelaku Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak Kandung/ Imposition of Criminal Sanctions, Indonesian National Army Soldiers, Criminal Perpetrators, Sexual Violence, Biological Children