Evaluasi Kebijakan Dan Anggaran Program Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Bumdes Maju Sejahtera Matesih

Christian Aryo Wibisono, Ihda Arifin Faiz, S.E., M.Sc.

2025 | Tugas Akhir | D4 Akuntansi Sektor Publik

Meningkatnya volume sampah rumah tangga di Desa Matesih menimbulkan permasalahan lingkungan dan menuntut penguatan peran BUMDes dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan desa dan alokasi anggaran dalam mendukung keberlanjutan unit usaha pengelolaan sampah BUMDes Maju Sejahtera, serta mengkaji kesesuaian antara kerangka regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen regulasi, laporan keuangan, serta wawancara dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan, terdapat kesenjangan antara peraturan desa dan pelaksanaannya, terutama pada aspek perencanaan jangka menengah, pembagian kewenangan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat. Sementara dari sisi anggaran, unit pengelolaan sampah masih berperan sebagai cost center karena biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatan, dan hanya satu kali menerima penyertaan modal pada tahun 2023. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, mekanisme pembiayaan yang adaptif, serta strategi partisipatif berbasis masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat desa.

The increasing volume of household waste in Matesih Village has created environmental challenges and highlighted the need to strengthen the role of village-owned enterprises (BUMDes) in waste management. This study aims to evaluate village policies and budget allocations in supporting the sustainability of the waste management unit of BUMDes Maju Sejahtera and to examine the alignment between existing regulatory frameworks and their implementation at the local level. A descriptive qualitative case study method was employed, involving analysis of regulatory documents, financial reports, and interviews with village officials, BUMDes managers, and community members. The results reveal a gap between regulatory frameworks and practice, particularly regarding the absence of medium-term planning, institutional power imbalances, and limited community involvement. From a budgetary perspective, the waste unit remains a cost center due to operational costs exceeding revenue, with only a single capital injection in 2023. These findings underscore the need for more comprehensive regulations, adaptive financing mechanisms, and community-based participatory strategies to ensure sustainable village-level waste management.

Kata Kunci : Anggaran, BUMDes, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Village Policy, Budgeting, BUMDes, Community Participation, Waste Management