Manajemen Konflik Dalam Sengketa Tanah Ulayat: Studi Kasus Pembangunan Jembatan Tor Di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua Tahun 2022-2024

IRA CHRISTY, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Ketidakjelasan administrasi pertanahan di masa lalu, ditambah dengan fluktuasi nilai tanah, telah memicu sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. sengketa ini muncul akibat klaim kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara dua suku, yakni Suku Sobey dan Suku Berik serta perbedaan persepsi mengenai nilai tanah antara masyarakat adat dan pemerintah dalam proyek pembangunan jembatan Tor. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika penyelesaian sengketa tersebut menggunakan teori manajemen dan resolusi konflik. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi menjadi kunci penyelesaian sengketa, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diimplementasikan melalui peraturan bupati tentang pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat adat Sarmi.

The ambiguity of land administration in the past, combined with fluctuations in land value, has triggered disputes between indigenous communities and the government in Sarmi Regency, Papua Province. The conflict arose from overlapping land ownership claims between two tribes the Sobey and Berik tribes as well as differing perceptions of land value between indigenous peoples and the government in the Tor Bridge development project. This study aims to understand the dynamics of the dispute resolution process using conflict management and resolution theories. A qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate that negotiation serves as the key mechanism for resolving the conflict, resulting in a mutually beneficial agreement that can be implemented through a Regent Regulation on the Recognition and Protection of the Indigenous Peoples of Sarmi.

Kata Kunci : Masyarakat Adat, Kebijakan Pemerintah, manajemen dan resolusi konflik Tanah Ulayat