PENGARUH PENETAPAN POSISI DOMINAN SEBAGAI UNSUR PEMBUKTIAN PRAKTIK TYING AGREEMENT MELALUI PERGESERAN PENDEKATAN HUKUM: STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN UNI EROPA

Nugra Okto, Royhan Akbar, S.H.,LL.M

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penetapan posisi dominan sebagai unsur pembuktian dalam kasus tying agreement. Untuk memahami hal tersebut, penelitian ini terlebih dahulu mengevaluasi pergeseran pendekatan hukum persaingan usaha dari per se illegal menuju rule of reason. Selanjutnya, dilakukan perbandingan dengan hukum persaingan usaha Uni Eropa, yang telah lebih dahulu menerapkan penetapan posisi dominan dalam pembuktian tying agreement.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan komparatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), serta putusan KPPU dan Komisi Eropa. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan sumber daring yang relevan juga digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pendekatan per se illegal dalam kasus tying agreement dapat membatasi inovasi dan merugikan pelaku usaha dengan pangsa pasar lebih kecil. Kedua, tying agreement yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pangsa pasar lebih kecil tidak menimbulkan efek anti-kompetitif, berbeda jika dilakukan oleh pelaku usaha dengan posisi dominan. Ketiga, posisi dominan memiliki pengaruh signifikan dalam praktik tying agreement, di mana pelaku usaha dominan lebih berpotensi menciptakan dampak antikompetitif. Dengan demikian, penetapan posisi dominan menjadi elemen penting dalam membuktikan tying agreement.

This study aims to analyze the impact of determining a dominant position as an element of proof in tying agreement cases. To understand this issue, the study first evaluates the shift in competition law approaches from per se illegal to the rule of reason. Subsequently, a comparison is made with European Union competition law, which has long adopted the determination of a dominant position in proving tying agreements.

The research employs normative and comparative methods with a qualitative approach. The data used consists of primary and secondary sources. Primary data was obtained through interviews with the Indonesian Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU). Meanwhile, secondary data includes primary legal materials such as Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), as well as decisions from the KPPU and the European Commission. Additionally, secondary legal materials such as books, journals, articles, theses, and relevant online sources were also utilized.

The findings indicate that, first, the per se illegal approach in tying agreement cases can limit innovation and disadvantage small businesses. Second, tying agreements conducted by small businesses do not produce anticompetitive effects, unlike those carried out by businesses with a dominant position. Third, a dominant position significantly influences tying agreement practices, where dominant firms are more likely to create anticompetitive effects. Thus, determining a dominant position becomes a crucial element in proving tying agreements.

Kata Kunci : Tying Agreement, Posisi Dominan, Hukum Persaingan Usaha