Analisis Potensi Revenue-Neutral Policy bagi Pajak Karbon Indonesia: Lesson Learnt dari British Columbia, Kanada
Oktavia Regita Putri, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph. D.
2025 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini dilakukan untuk menganalisis dan
mengetahui pengaturan kebijakan pajak karbon Indonesia dengan berkaca pada
penerapan kebijakan pajak karbon dengan sistem revenue-neutral yang
diterapkan di British Columbia, Kanada. Melalui analisis tersebut diharapkan
dapat menjadi referensi dalam menganalisis dan mengkaji pengaturan pajak karbon
di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara optimal dengan mempertimbangkan
aspek lingkungan sekaligus masyarakat dan pelaku usaha untuk meminimalisir
distorsi ekonomi.
Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum
normatif empiris dengan disertai wawancara sebagai konfirmasi atas pemahaman
peneliti terhadap pengaturan dan pelaksanaan pajak karbon di Indonesia. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan sekunder dengan studi
kepustakaan pada peraturan perundang-undangan, buku, laporan penelitian,
pendapat ahli hukum, jurnal, artikel, dan berita yang kemudian diolah melalui
analisis penalaran deduktif secara deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pajak
karbon di Indonesia yang masih belum dapat mengakomodir pelaksanaan pajak
karbon secara optimal, yaitu dalam regulasi turunan dan aturan penjelas yang
masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan. Kebijakan pajak karbon yang masih
dalam tahap penyusunan perlu mempertimbangkan sistem revenue-neutral
agar pelaksanaan kebijakan dapat meminimalisir kesenjangan masyarakat akibat
penerapan pajak baru serta mencapai tujuan aspek lingkungan dan ekonomi
sebagaimana tertuang dalam komitmen Nationally Determined Contribution
(NDC).
This legal writing is conducted to analyze and
determine the regulation of Indonesia’s carbon tax policy by reflecting on the
revenue-neutral carbon tax policy implemented in British Columbia, Canada. This
analysis is expected to be a reference in analyzing and reviewing carbon tax
regulations in Indonesia so that they can be implemented optimally by
considering environmental aspects as well as society and business actors to
minimize economic distortion. This legal writing is empirical normative legal
research accompanied by interviews to confirm the researcher’s understanding of
the carbon tax in Indonesia. In this study, the researcher uses primary and
secondary data with literature studies on laws and regulations, books, research
reports, legal expert opinions, journals, articles, and news, which are
processed through descriptive qualitative deductive reasoning analysis. The results of this study show that the carbon tax
regulation in Indonesia is still unable to accommodate the implementation of
the carbon tax optimally, namely in derivative regulations and explanatory
rules that are still in the drafting and discussion stage. The carbon tax
policy that is still in the drafting stage needs to consider a revenue-neutral
policy so that the implementation of the policy can minimize the gap in society
due to the implementation of new taxes and achieve the objectives of environmental
and economic aspects as stated in the Nationally Determined Contribution (NDC)
commitment.
Kata Kunci : Pajak Karbon, Emisi Karbon, Revenue-Neutral / Carbon Tax, Carbon Emissions, Revenue-Neutral