Navigating Troubled Waters: The Jakarta Great Garuda Sea Wall and the Limits of Government Tools

Maura Tri Hardini, Hasrul Hanif, S.I.P., M.A., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Jakarta Great Garuda Sea Wall (GGSW) merupakan sebuah proyek yang dirancang sebagai penyembuh masalah banjir dan penurunan tanah Jakarta. Walaupun tenar, proyek ini dihentikan oleh Anies Baswedan sebelum kembali mendapatkan dukungan dari Prabowo di tahun 2024. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi megaproyek. Riset ini menganalisis stagnasi proyek GGSW menggunakan pendekatan NATO oleh Christopher Hood yang mengkategorisasikan instrumen negara menjadi empat yaitu; nodality, authority, treasure, dan organization. Data untuk mendukung analisis ini berasal dari wawancara dengan aparatur negara senior, riset terdahulu, liputan berita, dan dokumen resmi lainnya. Penemuan dari analisis ini memperlihatkan bahwa stagnasi tidak disebabkan oleh kegagalan satu instrumen negara, melainkan sebuah kegagalan sistemik pada keempat instrumen negara. Mandat yang terfragmentasi, otoritas legal yang rancu, perencanaan fiskal yang lemah, dan kurangnya komunikasi antar lembaga menjadi penyebab utama terhambatnya proyek ini. 

Jakarta's Great Garuda Sea Wall (GGSW) was initially envisioned as a panacea for Jakarta's flooding and land subsidence issue. Despite its visibility, the project was stopped during Anies Baswedan's governorship and remained stagnant before receiving support from Prabowo Subianto in 2024. This prompted questions over the government's capacity in executing megaprojects. This study analyzes the stagnation of the GGSW using Christopher Hood's NATO framework which categorizes state instruments into four categories; nodality, authority, treasure, and organization. This research draws on findings from direct interviews with state officials, prior researches, news articles, and documents. Findings from direct interviews with state officials, prior researches, news articles, and documents. Findings reveal that the stagnation was not caused by the failure of a single tool but rather a systematic shortcomings on all four. Fragmented mandates, unclear legal authority, weak fiscal planning, and poor coordination has caused the project to come to a standstill in the past decade. 

Kata Kunci : Great Garuda Sea Wall, Government Tools, Infrastructure Politics, Jakarta, Megaproject Governance