Proses pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu dalam pelaksanaan otonomi daerah

HANIFAH, Harmen, Prof.Dr. Muchsan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu yang terjadi di masa transisi antara berakhirnya pemerintahan orde baru dan awal era reformasi, antara telah dicabutnya UU No.5 Tahun 1974 dan berlakunya UU No22 Tahun 1999, serta hambatan apa yang terjadi pada proses pemilihan Kepala Daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat proses pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu masa bhakti 1999-2004, dilaksanakan oleh DPRD Tingkat I Bengkulu periode 1997-1999 dan DPRD Propinsi Bengkulu periode 1999-2004, terjadi pergantian UU No.5 Tahun 1974 ke UU No.22 Tahun 1999, sehingga timbul hambatan undang-undang mana yang diterapkan. Namun dalam proses pemilihan Kepala Daerah tersebut, DPRD Propinsi Bengkulu bersikap dengan menggunakan UU No.5 Tahun 1974 dengan segala peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menunjukkan juga bahwa sikap DPRD Propinsi Bengkulu dengan tetap menerapkan UU No.5 Tahun 1974 dengan segala peraturan pelaksanaannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu masa bhakti 1999-2004, adalah merupakan upaya untuk mengatasi hambatan yuridis yang terjadi.

The research aims at investigating the election process of local head of Bengkulu province in the transition period from the end of the new order government to the beginning of reform era, from the annulment of the Act No. 5 / 1974 to the issuance of the Act No. 22 / 1999, and the obstacles of the effort to implement regional autonomy. The research is a descriptive analysis using a juridical normative approach. The results of the research show that the election process of local Head of Bengkulu province for the period of 1999-2004 was conducted by the Provincial Assembly (DPRD I) of Bengkulu of the period of 1997-1999 and the Provincial Assembly of Bengkulu of the period of 1999-2004, while there was the annulment of the Act No. 5 / 1974 that was replaced by the Act No. 22 / 1999, which resulted in the problem of which act was valid in the effort to implement regional autonomy. However, in the election of the local head, the provincial assembly of Bengkulu decided to follow the The Act No. 5 / 1974 along with its implementing rules. The research also indicates that the election process of the local head of Bengkulu province still followed the the Act No. 5 / 1974 and all its implementing rules, and it was an effort to overcome juridical problems.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Pemilihan Kepala Daerah,Otonomi Daerah, Local Head Election Process, Regional Autonomy.