Pemekaran Daerah dan Rekonfigurasi Elit Lokal: Konsolidasi Stau Fragmentasi? (Studi Kasus Provinsi Papua Tengah)

Herry Pragus Yeuyanan, Arie Ruhyanto, S.IP., M.Sc., Ph.D

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini membahas dinamika pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan menyoroti konfigurasi kekuasaan dan relasi antar elit yang terbentuk sebelum dan sesudah pemekaran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori elit klasik (Pareto, Mosca, Mills), konsep fragmentasi elit (Tadjoeddin), serta model territorial coalition (Kimura), penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga arena kontestasi kekuasaan yang kompleks.

Temuan utama menunjukkan bahwa proses pembentukan Provinsi Papua Tengah didorong oleh koalisi pragmatis antar elit lokal dan nasional yang membentuk aliansi sementara demi mendorong agenda pemekaran. Namun, pasca pemekaran, koalisi tersebut tidak berkembang menjadi konsolidasi politik yang stabil, melainkan berubah menjadi fragmentasi elit yang dipicu oleh kompetisi etnis, klaim wilayah adat, dan perebutan sumber daya. Ketegangan antara kelompok Meepago, Lapago, dan Saireri serta antara wilayah Nabire dan Mimika memperlihatkan bahwa identitas kultural digunakan secara strategis dalam perebutan posisi birokrasi dan akses ekonomi.

Implikasi teoritik dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat multietnis seperti Papua, pemekaran wilayah cenderung memperdalam fragmentasi elit apabila tidak dibarengi dengan mekanisme representasi yang adil dan desain kelembagaan yang inklusif. Oleh karena itu, pemekaran perlu dipahami sebagai proses politis yang menuntut perhatian serius terhadap struktur sosial lokal dan relasi kekuasaan yang berlangsung di dalamnya.

Kata kunci: pemekaran wilayah, elit politik, fragmentasi, Papua Tengah, territorial coalition, identitas etnis,konflik sumber daya

This research examines the dynamics of the creation of Central Papua Province by focusing on the configuration of power and the relationships among elites before and after the establishment of the new province. Employing a qualitative approach and drawing on the classical elite theories (Pareto, Mosca, Mills), the concept of elite fragmentation (Tadjoeddin), and the territorial coalition model (Kimura), the study reveals that regional expansion is not merely an administrative process but also a complex arena of power contestation.

The main findings indicate that the formation of Central Papua Province was driven by pragmatic coalitions between local and national elites who forged temporary alliances to advance the agenda of regional expansion. However, after the establishment of the new province, these coalitions failed to develop into stable political consolidation, instead transforming into elite fragmentation fueled by ethnic competition, territorial claims over customary lands, and struggles over resources. The tensions among the Meepago, Lapago, and Saireri groups, as well as between Nabire and Mimika, demonstrate that cultural identities have been strategically mobilized in the struggle for bureaucratic positions and economic access.

The theoretical implications of this research suggest that in multi-ethnic societies such as Papua, regional expansion tends to deepen elite fragmentation if not accompanied by fair mechanisms of representation and inclusive institutional design. Therefore, regional expansion should be understood as a political process that requires serious attention to local social structures and the prevailing power relations within them.

Keywords: regional expansion, political elites, fragmentation, Central Papua, territorial coalition, ethnic identity, resource conflict

Kata Kunci : herry12345